Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan tinjauan udara menggunakan Heli Superpuma, di sekitaran Jakarta, pada Senin pagi (28/1/2019).
Tinjauan tersebut ditemani oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan.
"Kita ingin sama-sama untuk melihat di mana daerah macet, kita bukannya hanya soal kemacetan. Kenapa kumuh Jakarta ini?. Bagaimana cara Jakarta tidak kumuh? taruhannya harus ke atas semuanya (hunian)," kata JK, usai memimpin rapat di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Peninjauan lalu lintas melalui udara itu dilakukan sekitar 45 menit, JK bersama rombongan berada di atas Slipi, Simpang Semanggi, Jagorawi wilayah Cawang hingga Taman Mini dan Cilitan.
Kemudian menuju Cikunir, Gerbang Tol Tambun, Cakung kemudian ke arah Utara Tol Tanjung Priuk dan ditutup ke Pantai Indah Kapuk sebelum kembali ke Monas.
JK menilai di daerah ibu kota saja masih ada sejumlah daerah yang terbilang kumuh.
"Iya, karna saya bilang kalau kita lewat jalan Thamrin ini tidak beda dengan Singapura, begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah-daerah, kota-kota lain kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah," kata JK.
JK pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, agar segera menyusun rencana tata ruang dan tata wilayah di wilayah ibu kota ini.
"Seminggu lapor saya, sebulan lapor lagi, lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu. khususnya DKI sebenarnya karena DKI yang paling besar," tutur dia.
Ia menerangkan, ke depan dengan adanya rencana tata ruang dan tata wilayah DKI Jakarta itu diharapkan, masyarakat yang kurang mampu dapat tinggal di dekat tempat kerjanya, agar mengurangi pengeluaran untuk transportasi.
"Ya prinsipnya, yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya, bukan soal di tengah kota, dekat tempat kerjanya, kalau yang mampu: punya mobil, punya apa, biar tinggal agak jauh tempat tinggalnya tidak apa-apa tapi kalau yang mampu ini gajinya cuma 3jt tapi habis transportasi 500rb per bulan atau 600rb per bulan, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan," jelas JK.