Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan tarif tiket untuk Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak BulusBundaran HI dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Rawamangun. Padahal, waktu operasional kedua transportasi berbasis rel ini tinggal menghitung hari.
Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengatakan, belum ada kesepakatan terkait harga tiket MRT dan LRT Jakarta lantaran masih terganjal besaran suntikan subsidi dari Pemprov DKI. "Sebelumnya, sudah ada pembicaraan awal, tapi DPRD mau mendengar dulu berapa subsidi yang diusulkan," katanya kepada KONTAN, Jumat (8/3/2019).
Untuk itu, kata Santoso, DPRD akan intens bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Tujuannya, mengejar waktu pengoperasian keduanya di bulan ini.
Baca: Gunung Agung Erupsi Lagi Dinihari Tadi
Sebelumnya, DPRD DKI mendapat laporan awal bahwa nilai keekonomian MRT dan LRT Jakarta masing-masing sebesar Rp 31.659 dan Rp 41.654 per penumpang per perjalanan. Pemerintah DKI mengusulkan, subsidi untuk masing-masing penumpang MRT dan LRT adalah Rp 21.659 dan Rp 35.654.
Dengan asumsi jumlah penumpang MRT per hari sebanyak 65.000 orang, maka total subsidi per tahun mencapai Rp 672,38 miliar. Sedang untuk LRT, perkiraan jumlah penumpang per hari sebanyak 14.255 orang. Itu berarti, keseluruhan subsidinya sebesar Rp 327 miliar per tahun.
"Ini lebih besar (subsidinya) dari yang dibayarkan penumpang. Ini namanya bukan subsidi, tapi mentraktir," tegas Santoso. Soalnya, usulan harga tiket MRT hanya Rp 10.000 per penumpang dan LRT Rp 6.000 per penumpang.
Menurut Santoso, DPRD DKI sebelumnya hanya memproyeksikan anggaran subsidi untuk MRT dari APBD DKI ada di kisaran Rp 500 miliar.
Karena itu, dewan mempertanyakan usulan angka subsidi yang begitu besar. Sebab, yang bakal lebih banyak menikmati subsidi itu ialah warga di luar Jakarta.
"Penumpang dari dan ke Lebak Bulus kebanyakan orang luar Jakarta, seperti Depok dan Tangerang. Itu yang jadi pertanyaan," ujar Santoso.
Perbedaan tarif dan subsidi, Santoso menilai, kurang ideal. Idealnya, porsi harga tiket yang dikenakan ke konsumen dengan subsidi adalah 50:50, seperti Transjakarta.
Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI, menyampaikan, besaran tarif tiket MRT dan LRT masih dalam pembahasan. Setelah selesai, hasil pembahasan diserahkan ke Gubernur DKI Anies Baswedan. "Pokoknya, sebelum beroperasi penuh, tarif sudah ditentukan, itu deadline kami," katanya.
Yang jelas, Sri menambahkan, tarif MRT dan LRT tidak terlalu mahal. Namun, subsidinya juga tidak terlalu besar. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati kedua transportasi massal tersebut.
Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Tarif tiket MRT dan LRT masih belum ditetapkan karena terganjal hitungan subsidi