Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen PAS, Sri Puguh Budi Utami mengatakan 5,9 persen dari 17.400 narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di wilayah DKI Jakarta positif mengidap Hepatitis C.
Sri mengatakan persentase tersebut ternyata melebihi prevalensi nasional yang hanya berada di angka 1,01 persen.
Hal ini diungkap dalam acara Diseminasi Tes Hepatitis C bagi Narapidana di wilayah DKI Jakarta yang juga melakukan telekonference dengan lapas dan rutan di daerah-daerah Indonesia.
"Nah nyatanya yang ada di lapas dan rutan prevalensinya melebihi nasional. Posisi di nasional 1,01 persen, kemudian di lapas dan rutan (DKI Jakarta) ternyata 5,9 persen (dari 17.400 Napi). Ini tentu sangat memprihatinkan bagi kami harus ada pengobatan yang serius," ujar Sri di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jalan Veteran Nomor 11 Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).
Baca: Polisi Ringkus 3 Pengedar Pil Koplo Jaringan Lapas Porong, Pakai Sistem Ranjau hingga Dibayar Sabu
Menurutnya, tak mudah untuk meminta narapidana untuk mau mengecek atau melakukan tes kesehatan.
Namun, diseminasi ini sendiri terbilang berhasil.
Pasalnya, penelitian yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan mitra kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni Koalisi Hati dan CAI awalnya menargetkan 17.000 narapidana.
Namun, pasca tes, ternyata narapidana yang diperiksa melebihi target yakni 17.400.
Sri juga menegaskan tetap akan memerhatikan kesehatan bagi narapidana, khususnya bagi yang positif mengidap Hepatitis C.
Ia pun berharap agar diseminasi di wilayah DKI mampu dilakukan di daerah-daerah.
"Kami sangat ingin kegiatan diseminasi ini yang disaksikan oleh teman-teman di daerah melalui mekanisme zoom, menjadi perhatian tersendiri," kata dia.
"Saya berharap petugas lapas dan rutan mampu mendapatkan informasi dari ibu direktur kemenkes, kemudian dari mitra kerja kami, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan penguatan kepada penghuni untuk bisa berlaku hidup sehat. Karena derajat kesehatan itu penting sebagai modalitas dalam pembangunan nasional. Jadi mereka boleh di dalam tapi tetap harus kita perhatikan kesehatannya," imbuhnya.