Baca tanpa iklan
Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Mereka direkrut karena dianggap bisa menjadi panutan bagi warnaget.
Meski demikian, Edy Junaidi sempat menyebut telah menghapus anggaran itu sejak awal Oktober 2019.
"Awal Oktober, anggaran ini memang sudah kami hapus di dalam sistem," kata Edy, saat konferensi pers di area gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies sebut mundurnya Kepala Bappeda tak ganggu penyusunan anggaran
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pengunduran diri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak menghambat proses pembahasan anggaran.
Diketahui, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda yang ditunjuk Anies telah mengikuti proses penyusunan anggaran selama sebulan belakangan ini.
Diketahui, sebelum ditunjuk sebagai Plt Kepala Bappeda, Suharti menduduki posisi Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman.
Ia baru menduduki jabatannya itu sekira satu bulan lebih setelah Gubernur Anies Baswedan melantiknya pada Kamis (12/9/2019) lalu menggantikan pejabat sebelumnya yang pensiun.
"Jadi selama beliau di sini sebulan lebih, itu salah satu tugas beliau adalah bekerja bersama Bappeda," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
"Jadi ini tandemnya akan langsung, bisa langsung jalan karena beliau mengikuti semua proses," tambahnya menjelaskan.
• SPN Kabupaten Tangerang Minta Sistem Penentuan UMK Dibenahi, Tekankan Regulasi Survei Pasar
• Baru 1 Bulan Jabat Deputi Gubernur, Suharti Ditunjuk Anies Jadi Plt Bappeda DKI Jakarta
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.