Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga pengawasan Ombudsman RI menyoroti sikap Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang pertama kali buka suara soal kejanggalan rencana anggaran DKI Jakarta 2020.
Menurut Anggota ORI Adrianus Meliala, William sebagai salah satu anggota DPRD seharusnya ikut membereskan kejanggalan anggaran tersebut.
Bukannya melempar kejanggalan tersebut ke publik hingga timbul ketidakpercayaan masyarakat.
"Mereka (DPRD)-lah yang kemudian ribet nih, teriak-teriak. Jadi betul ketika suatu hal masih dalam situasi perbincangan kemudian dilepas ke publik memang secara etika itu juga salah sih menurut saya," ujar Adrianus di Gedung ORI, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).
Baca: Tanggapan William saat Ditegur Wakil Ketua DPRD Gara-gara Bicara Anggaran Lem Aibon
"Kenapa? Karena masih dalam pembahasan, kemudian ada anggota (DPRD) melepasnya, padahal dia sendiri punya ranah untuk itu, bisa teriak-teriak ya tanpa harus menceritakan ke publik," imbuhnya.
William sendiri telah mendapat teguran dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Inggard Joshua karena mengunggah rencana anggaran lem Aibon Rp82,8 miliar ke media sosialnya.
Adrianus pun menyebut bahwa teguran dari pimpinan komisi tersebut merupakan hal wajar.
"Jadi, kalau dilihat pendekatan etika lembaga, saya kira wajar kalau Ketua DPRD-nya menegur si PSI secara etika kelembagaan," kata dia.
"Kalau dilihat advokasi sosial ya wajar juga untuk itu," sambungnya.
Meski demikian, Adrianus juga memberikan apresiasi kepada William.
Pasalnya, kritik keras yang telah dilontarkan William dapat menjadi peringatan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain dalam menyusun rencana anggaran.
Baca: Mantan Gubernur DKI Bang Yos: Aku Kaget Aja, Kok Lem Segitu Anggarannya
"Cara pikir ini kan mempersilakan satu hal, bahwa ada mitra tanding DPRD yang kritis, jeli, tahu anggaran, bahas keuangan, sehingga mampu melihat bahwa ini pada tahap asal masuk dulu, asal selesai dulu, gimana kalau tidak ada? Ya lewat, itu jadi bersifat ajeg (tidak berubah) dan lolos," ujarnya.
"Jadi, dalam pendekatan etik bersifat konvensional maka ya teman-teman PSI bekerja ramai mengkritisi dan jangan undang yang lain, karena kalau undang yang lain ujung-ujungnya ada demonstrasi lah, bully-lah, jadi melebar," Adrianus menggarisbawahi.
William ditegur Pimpinan DPRD DKI
Temuan anggaran pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sedang hangat dibahas.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik anggotanya, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana di sela rapat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritisi rancangan anggaran yang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi.
"Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Asprirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," ucapnya, Kamis (31/10/2019).
• William Aditya Sarana, Politisi Muda Kritisi Anggaran Fantastis di DKI, Punya Rekam Jejak Mentereng
Jika ingin mengkritisi usulan anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William mengemukakannya dalam rapat anggaran dengan eksekutif.
"Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata kramanya dalam menyampaikan pendapatan di muka umum.
• Dulu Dukung Kini Kritik Anies, Alasan Gerindra Buat Pembawa Acara Heran: Bukan Karena Ada di Pusat?
"Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau tv. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," kata Inggard.
Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus saling bersinergi di antara keduanya.
Sehingga bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antar kedua instansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh.
"Eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam. Jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya.
• Simak Bocoran Soal Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Karakteristik Pribadi Untuk CPNS 2019 dari BKD
Tanggapan William
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menanggapi teguran yang disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua.
William menilai, transparansi anggaran merupakan harga mati yang harus diketahui oleh masyarakat.
“Diterima saja kritik bang Inggard. Saya juniornya, jadi saya terima nasihatnya, dan saya harus banyak belajar dari beliau,” ujar William saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
William mengatakan, berkaca pada pengalaman Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov DKI selalu mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di website.
Dokumen itu diunggah sejak masih dibahas di setiap komisi-komisi DPRD DKI dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Masyarakat juga bisa mengaksesnya melalui website resmi, apbd.jakarta.go.id.
“Kalau diunggah saat semua sudah selesai buat apa kami kritisi, udah telat dong. Apalagi kalau (diunggah) setelah diketok (disetujui). Jadi, ngapain kami teriak-teriak, justru teriaknya (bantahnya) sekarang saat pembahasan,” kata William.
Menurut William, posisi PSI di DPRD DKI Jakarta memang bertugas untuk mengkritisi dan memprotes kebijakan pemerintah daerah bila menemukan kejanggalan dalam penganggaran.
Wiliiam akan tetap teguh dalam mengawasi anggaran ke depan meski dikritik politikus senior.
“Intinya kami jalani sajalah mengalir ke depannya, sudah digebuk-gebukin (dikritik) dan babak belur ini saya,” katanya.
Inggard Joshua ‘menyemprot’ anggota William Aditya Sarana karena dianggap tidak berwibawa menjadi anggota legislator.
Politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) itu meminta kepada William untuk menjaga harga diri dan tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi.
Dalam kesempatan itu Inggard mengingatkan William yang merupakan politikus junior yang baru duduk di DPRD DKI Jakarta, agar hanya berbicara di publik melalui media jika diperlukan, dan harus melihat konteks yang akan dibahas.
“Khususnya pada saudara William, Anda ini kan baru ,saya berharap bukannya nggak boleh ngomong di koran atau di tv, itu boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif (rancangan),” ujarnya.
• Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%