Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Seusai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuka rekrutmen secara terbuka.
Menurut Anies nantinya selain rekrutmen terbuka calon Kepala Bappeda DKI Jakarta bisa berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar DKI Jakarta.
Selain itu Anies berencana memisahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seusai mundurnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Edy Junaedi.
Mantan Kepala Bappeda dan mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mundur setelah terjadi sorotan terhadap adanya rencana anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar di Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta 2020 yang dinilai banyak kejanggalan.
Baca: Ramai RAPBD 2020 DKI Jakarta, Ahok dan Antasari Azhar jadi Dewan Pengawas KPK?
"Saya sudah umumkan kemarin, tidak hanya Bappeda. Bappeda akan diumumkan untuk rekrutmen terbuka, juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," ujar Anies saat ditemui di kegiatan Car Free Day (CFD), Minggu (3/11/2019).
Ia menambahkan alasan tersebut karena mulai tahun depan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan akan dipisahkan, dan juga akan ada recruitmen terbuka.
Melihat dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin (4/11/2019), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif merespon soal polemik sistem anggaran digital milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam cuitan di akun Twitter miliknya @laodeMsyarif (1/11/2019) mengatakan, Kita PATUT BERSYUKUR, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/11/2019), Anies Baswedan menyatakan Sri Mahendra akan menjadi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.
"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman," ucap Anies.
Bappeda merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatukan seluruh anggaran di Jakarta.
Sri Mahendra mengakui SKPD saat itu asal memasukkan detail komponen anggaran ke dalam sistem ebudgeting yang bukan anggaran sebenarnya.
Ia menjelaskan, menurut aturan yang ada, detail komponen anggaran akan disusun setelah dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah ditandatangani.
Dokumen tersebut akan ditandatangani saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Ia menambahkan, dalam sistem ebudgeting, detail komponen anggaran harus dimasukan ke dalam sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.
Sehingga saat menyusun detail komponen, berdasarkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.
"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," kata Mahendra, Rabu (30/10/2019).
(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Nursita Sari)