Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai level transparansi Pemerintah DKI Jakarta rendah.
Hal tersebut diungkapkan Misbah Hasan pada acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (7/11/2019) malam.
Ia menyebutkan ada beberapa level transparansi.
“Yang paling tinggi ketika diupload di website resmi Pemda DKI,” ungkapnya.
Misbah Hasan juga menyebut ada level transparansi di bawah diunggahnya informasi di situs web.
“Ada derajat tranparansi yang lebih rendah, ketika masyarakat, warga DKI memohon dukumen, harusnya diberikan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan Sekretariat Nasional FITRA pernah melayangkan surat permohonan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), namun ditolak.
“Seknas FITRA tanggal 16 Oktiber 2019 melayangkan surat permohonan KUA PPAS, kemudian ditolak dengan alasan masih dalam proses pembahasan,” ungkapnya.
Ia menyebut data tersebut akan diberikan ketika sudah selesai dibahas.
“Ini kan sebenarnya mencederai makna partisipasi,” ucapnya.
Misbah juga berpendapat partisipasi yang dilakukan tidak akan bermakna.
“Untuk apa dokumen yang sudah jadi baru dibuka aksesnya. Saya anggap partisipasi yang akan dilakukan tidak akan bermakna,” ucapnya.
Pendapat Ketua TGUPP soal Gaya Anies
Sementara itu Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Amin Subekti, menilai Pemeritah DKI Jakarta sudah transparan.
Hal tersebut dilihat dari keterlibatan publik.
"Kalau soal keterlibatan publik dari awal publik sudah terlibat. Tahapan anggaran ada 15 tahapan. Dimulai dari paling bawah ada rembug RW, kemudian ada input rencana kerja oleh perangkat daerah.
Kemudian ada proses musrenbang, ada proses konsultasi publik, setelah itu ditajamkan kembali, setelah itu dituangkan pada pergub RKPD, kemudian disampaikan DPRD," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan gaya Anies Baswedan kala melihat adanya keganjilan terkait anggaran.
Anies Baswedan dinilai Amin Subekti justru akan memperbaiki semuanya dari dalam.
"Memang gayanya Pak Anis seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang tidak pada level yang seharusnya seperti anggaran tadi, yang dilakukan adalah memperbaiki ke dalam. Kami melakukan penyisiran, banyak sekali ditemulan hal-hal seperti itu," ungkapnya.
Anies Baswedan Dinilai Insecure
Setelah Amin Subekti memaparkan pandangannya, Ima Mahdiah menanggapi.
Ia mengungkapkan harusnya masyarakat tidak sekedar mengusulkan, namun harus bisa melihat.
"Anggaran ini kan totalnya banyak, ada komponen sekitar 200 ribu. Masyarakat dari RT, RW, musrenbang, mereka mengusulkan, tapi mereka harus lihat, ini dianggarkan atau tidak," ucapnya.
Ia menambahkan pentingnya fungsi pengunggahan informasi rancangan anggaran.
"Jadi fungsi mengupload biar masyarakat jelas apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," tuturnya.
Ima juga menilai Anies Baswedan insecure atau merasa tidak aman.
“Pak Anies kaya insecure. Apa yang ditutupin seperti itu? Kalau kita tidak ada apa-apa yasudah kita buka saja ke publik,” ucapnya.
Bandingkan Ahok dan Anies Baswedan
Ima mengungkapkan saat zaman pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, keterbukaan kepada masyarakat dengan mengunggah dokumen ke situs web sudah dilakukan sejak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal itu dilakukan sebelum berada pada tahapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
"Dibuka bahkan sejak RKPD, sebelum ke KUA PPAS. Karena di sini masyarakat juga bisa tahu," ungkapnya.
Hal tersebut dinilai bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Waktu itu Pak Ahok bilang ‘kita upload karena biar keliatan, kalau di musrenbang sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan, bisa menjadi informasi untuk gubernur’," ujarnya.
Ima menambahkan jika Anies Baswedan meniru langkah Ahok, tidak akan terjadi kehebohan di publik terkait rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.
"Sebenarnya kalau saja Anies mau terbuka dari zaman RKPD dan KUA PPAS, yang seperti ini tidak akan terjadi," ucapnya.
Sebelumnya publik dihebohkan dengan temuan-temuan rancangan anggaran yang bernilai fantastis.
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menemukan kejanggalan ketika membedah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang tercantum dalam situs apbd.jakarta.go.id.
Kejanggalan tersebut adalah terkait anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk membeli lem aibon bagi sekolah di Jakarta.
(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto)