Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah, mengungkap temuan baru anggaran janggal di jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Temuan tersebut berupa pengadaan helm proyek senilai Rp 34 miliar.
Menurut Ima, helm proyek tersebut tertulis untuk SMP Negeri senilai Rp 32 miliar dan SMK Negeri senilai Rp 1,8 miliar.
"Helm proyek ini disini ditulisnya untuk Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) SMP Negeri Rp 32 miliar lalu BOP SMK Negeri Bisnis dan Manajemen itu Rp 1,8 miliar jadi total semua Rp 34 miliar," ungkap Ima dalam tayangan yang diunggah KompasTv, Sabtu (9/11/2019).
Ima mengungkapkan anggaran tersebut tertulis program wajib belajar 12 tahun bukan untuk anggaran renovasi.
"Disini programnya adalah program wajib belajar 12 tahun, nah pertanyaan kita, helm proyek itu kan biasanya hanya untuk renovasi ya,
rehab total sekolah sedangkan ini bukan dianggaran rehab total, karena rehab total kita ada lagi dokumennya gitu," jelas Ima.
Sebelumnya, Ima menemukan anggaran pengadaan pasir untuk Sekolah Dasar senilai Rp 52 miliar.
Menurut Ima, jumlah tersebut dianggap janggal karena anggaran bukan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana atau gedung kantor tetapi untuk alat peraga sekolah.
"Karena kalau kemarin saya lihat dari dokumen data dari KUA-PPAS,
itu bukan untuk pemeliharaan sarana prasarana bahkan gedung kantor, bukan."
"Tapi disini jatuhnya untuk alat peraga untuk SMP, SMK, Bisnis Manajemen, dan SMK Teknologi,
itu yang menurut saya janggal, buat apa pasir sebanyak," jelas Ima.
Selain itu, ada temuan pembelian pembelian penghapus cair atau tipe-ex senilai Rp 31 miliar.
Ima Mahdiah menganggap anggaran tersebut terlalu tinggi untuk membeli tipe-ex.
"Ada disini contohnya penghapus cair atau tipe-ex, itu sekira Rp 31 miliar."
"Karena sekolah mana yang akan mau di kasih tipe-ex dan sepertinya penganggaran ini terlalu tinggi banget ya Rp 31 miliar," ujar Ima Mahdiah.
Ima mengaku memperoleh data anggaran janggal tersebut setelah pembahasan Komisi E dengan Dinas Pendidikan.
"Karena saya ini mendapatkan datanya langsung ketika setelah membahas Komisi E dengan Dinas Pendidikan.
Saya minta softcopy-nya sampai data komponen, kita bantu menyisir, kita menemukan yang seperti itu," ungkap Ima.
Ima menuturkan, awal dari permasalahan anggaran DKI adalah tidak adanya transparansi.
"Nah disini menurut saya awal dari permasalahan adalah tidak adanya transparansi," tutur Ima dalam tayangan yang diunggah YouTube Najwa Shihab, Kamis (7/11/2019).
Sebelumnya, Fraksi PDI-P hanya diberi data format pdf soal anggaran DKI Jakarta Rp 95 triliun.
Pihak PDI-P meminta update terbaru dari anggaran tersebut secara terus-menerus hingga pertengahan Oktober.
Namun, sampai saat pembahasan PDI-P tak kunjung memperoleh update anggaran terbaru terkait Rp 95 triliun, dengan alasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum siap.
"PDI-P dikasih pdf, di sini kita hanya di kasih tahu yang kegiatan itu yang Rp 95 triliun,
kita minta terus yang terupdate Rp 95 triliun sampai dengan pertengahan Oktober sampai dengan pembahasan tidak pernah dikasih," ujar Ima.
"Kita sudah tagih terus bahkan Ketua DPRD minta agar dikasih data terbarunya tetapi tidak pernah dikasih dengan alasan SKPD belum siap," pungkas Ima.
(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)