Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan salah menafasirkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyebab banjir.
"Kalau maksudnya sampah di bandara memang tidak ada. Namun yang sebabkan (banjir), sampah di sungai dekat situ, itu yang dimaksud presiden," ujar Basuki Hadimuljono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut banjir di Jakarta salah satu penyebabnya adalah prilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Baca: Berbeda Pendapat dengan Anies Baswedan, Basuki Hadimuljono: Saya Tidak Dididik untuk Berdebat
Namun, hal tersebut dibantah Anies Baswedan yang menyebut Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, tetap banjir meski tidak ada sampah.
Sementara terkait silang pendapat dirinya dengan Anies seusai meninjau lokasi banjir melalui udara, beberapa waktu lalu, Basuki membantah, telah berbeda pendapat dengan Anies.
Baca: Beda Pendapat dengan Anies, Menteri Basuki Langsung Gambar Sungai: Saya Tidak Dididik untuk Berdebat
"Tidak ada apa-apa kan, cuma beliau saja mungkin yang mengintepretasikan (berbeda). Buat saya tidak ada masalah," ujar Basuki.
Menurut Basuki, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus bersama antar pemerintah pusat serta daerah, meski berbeda penamaan programnya.
"Tidak ada yang beda, cuma kalimatnya. Yaa kalau saya harus kolaborasi, tidak bisa saya sendiri kerja, pak gubernur sendiri kerja. Tidak akan bisa," kata Basuki.
Silang pendapat soal banjir Jakarta
Silang pendapat terjadi antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta.
Diketahui sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir setelah hujan mengguyur sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020).
Basuki Hadimujono dan Anies Bawedan berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di Kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir dari udara.
Basuki menilai bahwa banjir terjadi akibat luapan air sungai.
Baca: Banjir, Nikita Mirzani Unggah Best View 2020, Mention Anies Baswedan, Nyai tapi pak, Jakarta Klelep
Dari 33 kilo meter kali Ciliwung baru 16 KM yang dinormalisasi.
Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.
"Mohon maaf bapak gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki Hadimuljono di Monas, Rabu, (1/1/2020).
Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan tersebut.
Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Baca: Sejumlah Kawasan di Bekasi Terendam Banjir, Pemkot Siapkan Tenda Darurat untuk Pengungsi
Pihaknya kata Basuki sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaAllah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," katanya.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.
Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, " katanya.
Baca: Sejumlah Kawasan di Bekasi Terendam Banjir, Pemkot Siapkan Tenda Darurat untuk Pengungsi
Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi.
"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.
Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat untuk mengendalikan air yang masuk Ke Jakarta.
Untuk diketahui Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor Jawa Barat.
Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.
"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan," katanya.
Menurut Anies selama air mengalir begitu saja tanpa dikendalikan, menurutnya selebar apa pun sungainya, maka volume air tetap tinggi.
"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai," katanya.