Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Populi Center menggelar survei terkait kebijakan penanggulangan banjir di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan era Anies Baswedan.
Dari hasil survei tersebut, masyarakat DKI Jakarta cenderung memilih program Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meskipun tak mengerti isi dari program tersebut.
Baca: Soal Pansus Banjir, Internal Fraksi Gerindra DPRD DKI Beda Sikap
Dalam survei tersebut, responden awalnya ditanyakan program apa yang tepat untuk tangani banjir di Jakarta, apakah melalui normalisasi yang merupakan program di era Ahok atau naturalisasi yang merupakan program Anies.
"Hasilnya, sebanyak 52% responden kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37% dan sisanya memilih tak menjawab," kata peneliti Populi Center, Jefri Ardiansyah, saat diskusi bertema ‘Banjir Jakarta’ di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).
Namun, kata Jefri, ketika responden diberikan pertanyaan kontrol atau penjelasan dari konsep normalisasi dan naturalisasi tanpa mencantumkan nama Ahok dan Anies, responden justru lebih banyak yang menganggap penjelasan dari konsep normalisasi lebih baik ketimbang naturalisasi yakni 50,7% berbanding 35,7% dengan sisanya tak menjawab.
Adapun pertanyaan dari penjelasan konsep normalisasi yang diberikan kepada responden yakni "Melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah."
Sedangkan, pertanyaan dari penjelasan konsep naturalisasi yakni, "Melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan resiko penggusuran lebih tinggi."
"Kita gunakan pertanyaan itu karena ada indikasi bahwa kelekatan nama gubernur mempengaruhi sikap mereka," kata Jefri.
"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies, tapi ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebuh sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," papar Jefri.
Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi polarisasi penduduk di masyarakat.
Baca: Ditetapkan Tersangka, Raja dan Permaisuri Keraton Agung Sejagat Dijerat Kasus Penipuan
"Ini buruk untuk contoh kebijakan publik karena ternyata memang ada persoalan populisme yang membuat persoalan saat ini tidak efektif karena pemilih sudah dalah tahap enggan mengakui keburukan anies," kata Jefri.
Untuk diketahui, Survei dilakukan pada September hingga awal Oktober 2019 dengan metode eksperimental. Total responden dalam survei ini masing-masing 300 orang.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Populi Center: Responden Pilih Naturalisasi Anies Dibanding Normalisasi Ahok, Meski Tak Mengerti