Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan kritik soal pengadaan pengeras suara untuk sistem peringatan dini banjir muncul karena adanya penyesatan informasi.
Fahira Idris mengatakan, toa tersebut memang diperlukan untuk penanggulangan banjir.
Dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Kompastv, Kamis (16/1/2020), mulanya Fahira menjelaskan ketika pemerintah memutuskan untuk memperkuat sistem peringatan dini, bukan berarti Pemprov lepas tangan soal upaya pencegahan.
"Jadi kalau menurut saya sebetulnya apa yang sudah direncanakan, dikerjakan oleh Pemprov ini simultan, artinya pencegahan juga dilakukan," paparnya.
Fahira menduga ada pihak-pihak yang sengaja menyesatkan informasi terkait program pengadaan toa untuk mendiskreditkan Pemprov DKI Jakarta.
"Soal toa ini, menurut saya sudah terjadi disinformasi yang sengaja disebarkan pihak-pihak tertentu untuk sekali lagi men-downgrade kerja-kerja Pemprov dalam penanggulangan banjir," katanya.
Ia kemudian meluruskan beberapa poin soal kesalahpahaman tentang pengadaan toa untuk peringatan dini banjir.
Pertama Fahira menjelaskan toa seharga Rp 4 miliar tersebut bukan berarti pengeras suara, namun stasiun peringatan dini.
"Terkait toa peringatan dini, ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan," katanya.
"Pertama bahwa Pemprov ini akan beli toa seharga Rp 4 miliar, ini jadi bahan serangan."
"Tapi itu sekali lagi bukan untuk beli toa, tapi untuk membangun enam stasiun peringatan dini," tambah Fahira.