Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat paripurna yang mengagendakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang semula dijadwalkan Senin (23/3/2020) ditunda.
Penundaan diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi ibu kota saat ini.
Selain itu penundaan dilakukan dalam rangka menaati Instruksi Presiden dan Pemprov DKI untuk menghindari kegiatan keramaian.
Keputusan penundaan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Jumat (20/3/2020).
Baca: Ketakutan Virus Corona, Syahrini Wajibkan ART Pakai Ini dan Larang Cipika-Cipiki: Harus Lebay
"Mengingat kondisi saat ini yang kurang kondusif dan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 maka pelaksanaan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta ditunda," tulis surat tersebut.
Saat dikonfirmasi, Prasetio membenarkan perihal penundaan paripurna pemilikihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Ia menilai situasi saat ini tergolong sebagai kejadian luar biasa.
Baca: 2.000 Perangkat Pemeriksaan Cepat COVID-19 Sudah Dipersiapkan
Sehingga, perlu menyikapinya dengan pertimbangan keselamatan kesehatan.
"Saya putuskan untuk ditunda sementara karena melihat situasi yang tidak memungkinkan. Kita bersama prihatin dan harus memahami bahwa kejadian ini luar biasa," ungkap Prasetio.
Penundaan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan.
Baca: BREAKING NEWS: Anies Baswedan Tetapkan Jakarta Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Selama 14 Hari
Nantinya penjadwalan ulang rapat paripurna akan diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI.
"Belum ditentukan. Yang pasti penundaan ini merupakan langkah mitigasi kami di DPRD DKI Jakarta. Akan dijadwalkan kembali dalam rapat Bamus DPRD," kata Prasetio.
Adapun rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI mulanya akan mengagendakan sejumlah acara.
Di antaranya penyampaian visi dan misi calon Wakil Gubernur DKI, tanya jawab, penandatanganan pakta integritas, pemilihan pengisian jabatan lowong Wakil Gubernur DKI Sisa Masa Jabatan 2017-2022, dan penetapan calon Wakil Gubernur terpilih.
Anies Baswedan Tetapkan Jakarta Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Selama 14 Hari
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan status tanggap darurat bencana COVID-19 untuk wilayah DKI.
Status ini berjalan selama 14 hari ke depan dan bisa diperpanjang mengacu pada kondisi penularan virus corona di ibu kota.
"Pada hari ini kita menetapkan (status) Jakarta sebagai tanggap darurat bencana COVID-19. Ini ditetapkan 14 hari ke depan dan bisa diperpanjang menyesuaikan kondisi," kata Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020).
Penetapan status tanggap bencana diambil lantaran Jakarta saat ini dihadapkan pada situasi yang sangat berbeda dari satu atau dua pekan sebelumnya.
Baca: Cerita Johan Budi Kunjungi Dapil Disaat Reses DPR: Tak Ada Kepanikan di Daerah Soal Corona
Sebab, jumlah kasus yang disampaikan hingga Jumat (20/3/2020) berada pada angka yang tinggi.
Mengacu pada data laman resmi COVID-19 DKI Jakarta (corona.jakarta.go.id), data tanggal 20 Maret 2020, pukul 18.00 WIB, Jakarta punya 224 kasus positif.
Dengan rincian 125 dirawat, 66 melakukan isolasi mandiri, 13 orang sembuh, dan 20 jiwa meninggal dunia.
Baca: Dua Pasien PDP Positif Covid-19, Pemprov Kalteng Tingkatkan Status Jadi Tanggap Darurat
Sedangkan secara nasional ada 369 kasus terkonfirmasi COVID-19.
Sebanyak 320 orang dirawat, 17 sembuh, dan 32 orang meninggal dunia.
"Hari ini situasi yangg dihadapi sangat berbeda dengan dua atau satu pekan lalu. Jumlah yang disampaikan cukup banyak. Jumlah kasus juga angka tinggi," ungkap Anies.
Jakarta Selatan Jadi Prioritas Rapid Test Corona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah tengah melakukan Rapid Test (tes cepat) virus corona kepada sejumlah warga di wilayah Jakarta.
Secara spresifik, Jokowi menyebut wilayah Jakarta Selatan sebagai lokasi pertama dilakukan Rapid Test.
Di prediksi wilayah Jakarta Selatan rawan penyebaran virus corona ata Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers melalui siaran langsung akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (20/3/2020).
"Kita memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menujukan indikasi yang paling rawan. Di Jakarta. Di Jakarta Selatan," kata Jokowi.
Baca: Bahas Corona, Haris Azhar sampai Garuk Kepala saat Tak Diberi Kesempatan Bicara KSP, Lihat Reaksinya
Jokowi menjelaskan, Rapid Test dilakukan di wilayah yang terdapat pasien positif corona dan diduga melakukan kontak dengan sejumlah orang.
Rapid Test diharapkan mampu mengetahui indikasi awal seseorang positif virus corona atau tidak.
"Di wilayah yang dulu, sudah diketahui, ada kontak tracing dengan pasien positif jadi didatangi tempat tempatnya," ucapanya.
Baca: Pemerintah Klaim Sudah Miliki 2.000 Alat Rapid Test Covid-19
Kepala Negara juga memastikan, Repid Test dilakukan mulai sore ini, Jumat (20/3/2020).
"Rapid Test memang sudah dilakukan sore hari ini," kata Jokowi.
Wisma Atlet Kemayoran Siap Digunakan untuk RS Darurat Corona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihanya menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk perawatan pasien Corona salah satunya pendirian rumah sakit darurat di Wisma Atlet, Kemayoran.
"Pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukung yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan RS darurat Covid-19 dan juga rumah isolasi pada nanti sabtu malam 21 Maret 2020," kata Presiden dalam konferensi Pers, Jumat, (20/3/2020).
Jokowi mengatakan, Pemerintah juga telah mendirikan tempat karantina, observasi, dan isolasi di pulau Galang dan Pulau Sebaru. Untuk tempat karantina dan observasi di Pulau Galang akan selesai pada Sabtu pekan depan.
Baca: Bahan Alami Curcumin Berkhasiat Tingkatkan Imunitas Tubuh, Tapi Bukan Obat untuk Covid-19
"Pulau Sebaru dan Galang juga disiapkan untuk tempat karantina, observasi dan isolasi. Untuk Pulau Galang akan selesai sabtu 28 maret," katanya.
Baca: Suami Positif Psikotoprika, Vanessa Angel yang Mungkin Jadi Tersangka
Selain menyiapkan infrastruktur baru, pemerintah juga akan menambah kapasitas rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien Covid-19. Kapasitas yang ditambah mulai dari ruangan, obat-obatan, serta tenaga medis.
"RS TNI, RS Polri, dan RS BUMN yang ada di daerah terinfeksi telah disiapkan sebagai RS Covid-19. RS swasta akan diajak untuk ikut serta berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya," pungkasnya.