Baca tanpa iklan
Di antara warga yang belum menerima bantuan tersebut adalah Muhammad Haris, seorang driver ojek online.
Haris mengatakan ia membutuhkan bantuan sembako tersebut akibat pendapatannya yang terpangkas di tengah kebijakan PSBB.
"Membutuhkan. Masalahnya lagi keadaan kayak gini. Ya sama lah kayak driver lain, sepi order, karena pilihan transportasi pun tidak ada lagi, hanya untuk pengiriman. Ya jadi memang persentasi penumpang sudah berkurang," kata Haris melalui sambungan telpon (23/04).
Pemda 'terus koreksi data'
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengatakan telah mengalokasikan bantuan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2,2 triliun.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melalui konferensi pers pada Rabu (22/04) mengakui adanya nama-nama yang tidak sesuai dalam daftar 1,2 juta KK yang ditargetkan menerima paket bantuan.
"Dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja, tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu [kondisinya]. Jadi kalau dicari, ya pasti ada," ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta.
Ia mengatakan pihaknya akan terus mengoreksi data dengan mengikuti perkembangan kondisi perekonomian di tengah pandemi.
"Hari ini banyak dari saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuh bantuan tapi sekarang membutuhkan bantuan. Pada saat datang ke lapangan, yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang ada dalam daftar. Karena banyak sekarang yang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup," tuturnya.
Anies pun menegaskan bahwa pihaknya membuka kesempatan bagi warga untuk menyesuaikan data penerima bantuan.
"Di sini bagian kita memastikan mereka yang prasejahtera baru masuk data yang di-update, sehingga pada distribusi berikutnya mereka bisa dapat bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk, sekaligus juga mencoret nama yang seharusnya tak menerima," jelas Anies.
Penyaluran 'tersendat'