Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program pembuatan satu juta sumur resapan sebagai salah satu langkah pengendalian banjir ibu kota.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf menuturkan, program drainase vertikal ini bakal melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Sedangkan material yang diperlukan akan difasilitasi Dinas SDA DKI.
"Rencannaya, nanti kita minta pembuatan ini dilakukan secara padat karya. Jadi, dari warga bisa ikut andil membuat sumur resapan," kata Juaini dalam video rapim yang diunggah kanal Youtube Pemprov DKI, Jumat (7/8/2020).
Ditargetkan setiap 1 RT memiliki 60 titik sumur resapan. Program ini akan berlangsung selama 3 tahun, dimulai tahun ini hingga 2022.
Baca: Langkah Rekind Buat Sumur Resapan Mampu Kurangi Risiko Genangan Air di Jakarta
Rinciannya, akan ada pembuatan 82.020 sumur resapan dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur resapan dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur resapan dari 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur resapan dari 7.136 RT di Jakarta Timur.
Baca: 3 Rencana Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta, Ira Koesno: Kalau Mas Anies Ngomong Begini Kan Jelas
Sementara wilayah Jakarta Utara dikecualikan dari pembuatan sumur resapan. Alasannya karena jenis anah di wilayah tersebut adalah tanah dangkal, yang mana jika digali 1 meter air sudah timbul ke permukaan.
"Untuk di Utara, kita nggak bisa bangun karena kondisinya airnya dangkal. Digali 1 meter saja, air sudah timbul," jelas dia.
Program drainase vertikal sebetulnya telah dikerjakan Pemprov DKI pada lokasi seperti RPTRA, gedung pemerintah daerah, sekolah-sekolah, kantor kelurahan, masjid di lingkungan kantor pemerintahan, dan taman kota.
Kelanjutan pembuatannya juga direncanakan sejak awal tahun 2020. Tapi karena pandemi Covid-19, Pemprov DKI mengalihkan anggaran penanggulangan banjir tersebut untuk penanganan pandemi serta dampak ekonomi yang menyertainya.
Atas hal itu Pemprov DKI mengajukan pinjaman Rp12,5 triliun kepada pemerintah pusat. Salah satunya ditujukan untuk meneruskan program daerah yang tertunda.
Dari total pinjaman itu, Pemprov DKI mengalokasikan Rp5,2 triliun untuk program penanganan banjir. Sementara dana pembuatan sumur resapan diajukan sebesar Rp1,5 triliun.