Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan bahwa para pelaku yang disinyalir merupakan oknum TNI AD wajib membayar ganti rugi kerusakan yang dialami masyarakat di malam kejadian pembakaran Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/8/2020) lalu.
Saat ini, uang ganti rugi merupakan dana tanggulangan dari institusi TNI, sehingga nantinya mereka para pelaku wajib menggantinya di kemudian hari.
"Ya betul, jadi ini (ganti rugi) istilahnya ditanggulangi dulu," kata Dudung di Posko Pengaduan Koramil Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (2/9/2020).
Baca: Saat Pangdam Jaya Minta Maaf dan Sampaikan Ganti Rugi Kepada Korban Penyerangan Oknum TNI di Ciracas
Baca: Kru Media Televisi Terkena Luka Tembak Air Softgun hingga Dipukul Saat Insiden Polsek Ciracas
Dudung menyatakan hal terpenting saat ini adalah membayarkan uang ganti rugi atas kerusakan yang dialami masyakat.
Sementara, proses ganti rugi dari oknum pelaku kepada institusinya akan diatur di kemudian hari.
"Saya katakan kita harus cepat dulu, karena kalau itu kan ada mekanisme proses," tuturnya.
Pangdam menjelaskan meski mereka nantinya wajib membayarkan ganti rugi, proses hukum atas kasus pembakaran Mapolsek Ciracas, tetap berjalan sehingga pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi.
"Jadi tidak ada imunitas (hukum) bagi para pelaku, gak ada cerita. Kalau misal kemudian dia ditahan, proses hukum (tetap) berjalan nanti ada mekanisme bagaimana, dan dia harus ganti, tidak serta merta begitu saja diberlakukan tindakan, seperti itu kemudian dia tidak (ganti rugi), ditalangi dulu saat ini," kata Dudung.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa oknum TNI AD yang terlibat kasus perusakan wajib mengganti rugi kerusakan yang dialami masyarakat.
"Dari situ kita hitung sehingga orang tidak hanya masuk penjara. Nggak. Mereka (pelaku) harus bayar. Terlalu enak kalau mereka hanya dihukum. Hukum pidana berjalan, tapi mengganti harus," kata Andika.
KSAD Jenderal Andika Perkasa Perintahkan Pecat Oknum TNI AD
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, memastikan prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu dini hari (29/8/2020), akan dikenakan sanksi pidana dan pemecatan dari kedinasan TNI AD.
"Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," tegas KSAD, saat jumpa pers di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).
Saat ini, sudah 12 prajurit TNI AD diperiksa terkait peristiwa ini sementara 19 prajurit lain akan menyusul untuk dipanggil.
"Selain pasal pidana yang dilanggar masing-masing, akan beda satu dengan lainnya, kita akan
memberikan hukuman tambahan kepada semuanya yaitu pemecatan," ujar Jenderal Andika Perkasa.
"Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya. Daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab yang sama sekali tidak mencerminkan Sumpah Prajurit yang mereka ucapkan, janjikan saat menjadi anggota TNI AD," tambahnya.
Baginya, TNI AD tak masalah kehilangan puluhan prajurit yang melanggar sumpah dengan
melakukan penyerangan ini. Ia tidak mau nama TNI AD dirusak oknum-oknum ini.
Selain itu, TNI AD akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa, mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan.
"Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrahman, mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden itu dan nanti Pangdam Jaya yang melaporkan kepada saya dan dari jumlah itulah yang nantinya akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apapun perannya," jelasnya.
Sehingga, kata dia, tidak ada lagi orang hanya pasrah, menyerahkan diri, sama sekali tidak.
"Mereka juga harus bertanggung jawab karena tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak
nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka," tuturnya.
Mabesad juga sudah menyiapkan lapisan-lapisan apabila ada yang berusaha berbohong dalam
pemeriksaan atau menyembunyikan atau bahkan menghilangkan bukti keterlibatan, maka akan
kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori obstruction of justice.
"Jadi tidak akan ada lagi, perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan kepada
mereka yang berusaha menyembunyikan. Tidak ada lagi, sama saja begitu saja," tutupnya.(antaranews)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Pangdam TNI Tegaskan Oknum TNI Terbukti Rusak Polsek Ciracas Wajib Bayar Ganti Rugi Korban