Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar
TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi belum memutuskan bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti yang hendak dilakukan di DKI Jakarta.
Pemkot Bekasi hari ini mengikuti rapat kordinasi yang digelar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama kepala daerah Se-Bodetabek secara virtual, Kamis (10/9/2020).
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, dalam rapat itu seluruh kepala daerah menyampaikan kondisi terkini sebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Baca: Satgas Covid-19 Sepakat dengan Pengetatan PSBB di DKI
Menurut dia, kondisi tiap daerah dalam dua pekan terakhir sama, terjadi peningkatan kasus sebaran Covid-19 yang signifikan.
"Belum ada keputusan (PSBB total di Kota Bekasi), itu (rapat kordinasi) baru hanya menyampaikan kondisi masing- masing daerah yang semuanya hampir ada kenaikan signifikan di dua minggu terakhir," kata Tri.
Menurut dia, seluruh kepala daerah Jabodetabek memang merasakan kegelisahan yang sama terkait peningkatan kasus Covid-19 ini.
"Memang hampir semua kepala daerah juga agak kaget dengan kondisi yang ada," ungkapnya.
Hasil rapat kordinasi nantinya akan dirangkum Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat untuk dapat dilaporkan ke Pemerintah Pusat.
"Terkait dengan langkah- langkah yang sudah dilakukan sehingga nanti dirangkum oleh Pak Gubernur DKI untuk kemudian berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, jadi apa yang terbaik dengan PSBB berikutnya," ucap Tri.
Secara internal, Pemkot Bekasi juga akan melakukan rapat kordinasi dengan seluruh perangkat daerah dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
"Senin kita akan rapat koordinasi terkait dengan tiga pilar yang ada seluruh gugus tugas akan kita inventarisir memantau pergerakan yang ada," tegas dia.
Meski begitu, Tri mengungkapkan, sejak awal arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat kawasan Bodebek merupakan episentrum yang sama dengan DKI Jakarta.
Untuk itu, jika kebijakan DKI Jakarta memilih untuk menerapkan PSBB total, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan hal yang sama di kawasan Bodebek.
"Ya sama bahwa Jabodetabek harusnya episentrumnya adalah ke DKI, jadi dalam satu kawasan memiliki satu sistem yang sama," ungkapnya.