Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski di tengah pandemi corona, Persaudaraan Alumni (PA) 212 tetap berencana melaksanakan reuni pada 2 Desember mendatang.
Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan rencana agenda tersebut sedang dalam pembahasan.
"Kita malam ini (Senin malam, red) baru rapat bahas reuni," kata Slamet kepada Tribunnews, Senin (16/11/2020).
Ketika ditanya lebih lanjut, Slamet tak menjawab.
Tribunnews kemudian bertanya kepada fungsionaris PA 212 lainnya.
Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan hal yang tak jauh berbeda.
"Insha Allah akan dilaksanakan," kata Novel dalam pesan singkatnya.
Namun, untuk tempat dan mekanisme, Novel menyebut masih dalam pembahasan.
Adapun gerakan itu awalnya muncul untuk memprotes dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama pada 4 tahun silam ini pun masih berencana menggunakan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat sebagai lokasi pelaksanaan reuni.
Pemprov DKI Pastikan Reuni 212 Tak Bisa Digelar di Monas
Reuni aksi 212 tahun ini dipastikan tidak bisa digelar di kawasan Monas, Jakarta.
Selain berpotensi membuat kerumunan, Monas belum dibuka untuk umum.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta belum menerima permohonan pelaksanaan aksi reuni 212 yang biasanya digelar setiap tanggal 2 Desember di kawasan Monas.
"Sampai hari ini belum menerima surat atau ajuan atau proposal dan perlu diketahui kalau tempatnya di Monas, belum dimungkinkan," kata Ahmad Riza Patria.
Pemprov DKI memastikan pelaksanaan reuni 212 tidak bisa digelar di Monas yang masih ditutup untuk umum.
Selain itu pemprov juga tidak akan mengeluarkan izin untuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan.
Reuni Secara Virtual
Politikus PPP Syaifullah Tamliha berharap Persaudaraan Alumni 212 menggelar reuni pada Desember 2020 secara virtual, seiring kondisi Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
"Akan bermartabatnya Alumni 212 menyederhanakan kegiatan tersebut dengan jumlah peserta yang terbatas dan sisanya dengan reuni daring atau virtual," ujar Syaifullah saat dihubungi, Jakarta, Senin (16/11/2020).
Menurutnya, ajaran agama Islam bersifat rahmatan lil’alamin dan para Alumni 212 tetap bisa reuni dengan menggunakan teknologi digital yang sudah tersedia.
Sehingga dakwah Islam yang disampaikan, kata Syaifullah, bisa terus berlangsung dan masyarakat bisa tenteram untuk tidak terpapar Covid-19.
"Saya berharap para Alumni 212 bisa bersabar diri bahwa saat ini kondisi semua negara sedang mengalami krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19," ucap Syaifullah.
Baca juga: Politikus PKS Minta PA 212 Jalankan Protokol Kesehatan Jika Melaksanakan Reuni di Monas
Baca juga: Rencana Reuni PA 212, Wagub DKI Riza Patria: Monas Belum Boleh Dibuka Hingga saat Ini
"Setiap momentum kegiatan peringatan apapun harus berstandar protokol kesehatan, dengan jumlah peserta yang serba terbatas, seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75 yang lalu," sambung Anggota Komisi I DPR itu.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Irfal Guci membenarkan pihak Persaudaraan Alumni 212 telah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan reuni di dalam kawasan Monas.
Surat itu dikirim sejak September 2020 lalu.
"Mereka setahu saya sudah bersurat ke Gubernur pada awal September, dan Gubernur memerintahkan ke Kesbangpol (membahas) karena Kesbangpol yang lebih mendalami," ucap Irfal kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
Pihak Kesbangpol DKI sendiri disebut sudah melangsungkan rapat pembahasan itu pada Rabu (11/11) kemarin.
Hasilnya, nyaris semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI melontarkan keberatan.
Alasannya pandemi Covid-19 masih melanda ibu kota. Selain itu, jika gelaran reuni yang diikuti PA 212 dan ormas lain termasuk FPI dibolehkan, maka para SKPD DKI khawatir ada kecemburuan dari ormas lainnya.
Sehingga mereka akan menuduh Pemprov DKI bersikap tidak adil lantaran cuma mengizinkan Monas bisa dipakai gelaran reuni untuk PA 212 saja.
"Kesbangpol sendiri sudah rapat hari Rabu. Saya ngga hadir, yang hadir kepala UPT Monas. Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena kalau suasana Covid-19 seperti ini, kalau satu boleh, nanti semua pasti minta dibolehkan. Kalau yang lain tidak dibolehkan, nanti bakal nanya kenapa itu boleh," jelas dia.
Politikus PKS Minta PA 212 Jalankan Protokol Kesehatan Jika Melaksanakan Reuni di Monas
Politikus PKS, Mardani Ali Sera meminta Persaudaraan Alumni 212 untuk taat menjalankan protokol kesehatan, jika nantinya melaksanakan reuni 212 pada Desember 2020 di kawasan monas, Jakarta.
"Disiplin dan ketat menjaga protokol Covid-19. Wajib pakai masker, jaga jarak dan tidak perlu lama durasinya," kata Mardani saat dihubungi, Senin (16/11/2020).
Menurutnya, pelaksanaan reuni 212 nanti harus belajar dari acara yang sama pada Desember 212, di mana berlangsung rapih, rapih dan berakhlakul karimah atau sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam.
"Islam itu rahmatan lil alamin. Setiap gerak kita umat Islam mesti membawa rahmat bagi alam," paparnya.
Baca juga: Rencana Reuni PA 212, Wagub DKI Riza Patria: Monas Belum Boleh Dibuka Hingga saat Ini
Sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Irfal Guci membenarkan pihak Persaudaraan Alumni 212 telah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan reuni di dalam kawasan Monas.
Surat itu dikirim sejak September 2020 lalu.
"Mereka setahu saya sudah bersurat ke Gubernur pada awal September, dan Gubernur memerintahkan ke Kesbangpol (membahas) karena Kesbangpol yang lebih mendalami," ucap Irfal kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
Pihak Kesbangpol DKI sendiri disebut sudah melangsungkan rapat pembahasan itu pada Rabu (11/11) kemarin.
Hasilnya, nyaris semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI melontarkan keberatan.
Alasannya pandemi Covid-19 masih melanda ibu kota. Selain itu, jika gelaran reuni yang diikuti PA 212 dan ormas lain termasuk FPI dibolehkan, maka para SKPD DKI khawatir ada kecemburuan dari ormas lainnya.
Sehingga mereka akan menuduh Pemprov DKI bersikap tidak adil lantaran cuma mengizinkan Monas bisa dipakai gelaran reuni untuk PA 212 saja.
"Kesbangpol sendiri sudah rapat hari Rabu. Saya ngga hadir, yang hadir kepala UPT Monas. Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena kalau suasana Covid-19 seperti ini, kalau satu boleh, nanti semua pasti minta dibolehkan. Kalau yang lain tidak dibolehkan, nanti bakal nanya kenapa itu boleh," jelas dia.
Sumber: