Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga.
Juga tidak ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak fair dari situasi kelangkan kedelai belakangan.
“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers virtual, Kamis (7/1/2021).
Selanjutnya, Andy yang melakukan konferensi pers di sentra produksi tempe, Kedaung, Tangerang Selatan, mengatakan, PSI juga meminta pemerintah meninjau ulang pola impor kedelai..
“Mungkin perlu dibuka siapa yang mendapat kuota impor tempe, juga bagaimana sistem distribusinya. Jangan sampai kenaikan harga kedelai kembali terulang. Kebutuhan rakyat yang satu ini harus mendapat perhatian lebih,” lanjut Andy.
Baca juga: Perajin Tempe Sempat Mogok, Polisi Sidak Gudang Importir Kedelai, Selidiki Dugaan Penimbunan
Seperti diketahui, sempat terjadi mogok produksi 160 ribu perajin tahu-tempe karena meningkatnya harga kedelai dari kisaran Rp6.500/kg menjadi Rp9.400/kg.
"Kedelai adalah komoditas penting di Indonesia karena diolah menjadi tahu dan tempe. Sumber protein dengan harga terjangkau terutama untuk kalangan menengah bawah. Pasokan dan harganya seharusnya dapat terus dijaga agar aman," ujar juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro, di tempat yang sama.
Indonesia mengimpor 2,6-2,7 juta ton kedelai setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang berkisar 3 juta ton di mana dua juta ton bahkan lebih diserap oleh perajin tahu tempe.
"Mengingat dampak pengganda kedelai ini sangat besar, sudah seharusnya pemerintah mengamankan harga berikut pasokannya," jelas Kokok.
Beberapa hal yang direkomendasikan PSI antara lain merampingkan jalur impor dan distribusi kedelai ke perajin sehingga mengurangi rantai dan rente distribusi. Disparitas harga internasional dan eceran relatif tinggi.
"Dibuka saja siapa yang mendapatkan kuota impor kedelai, dari negara mana dan bagaimana sistem distribusinya. Dengan demikian akan ketahuan biaya tinggi yang membebani perajin tempe ada di mana," katanya.
Berikutnya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan menggali alternatif tempe non kedelai.
Produksi kedelai dalam negeri terus turun. Kini mungkin produksi kedelai berkisar 500-600 ribu ton per tahun.
Sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga kedelai lokal juga relatif lebih mahal dibandingkan impor karena perbedaan skala produksi, benih dan teknologi.
"Untuk meningkatkan produksi dalam negeri, perlu keseriusan terutama dalam hal benih unggul dan luas lahan. Produktivitas kedelai nasional berkisar satu ton per hektar. Di negara produsen utama kedelai, bisa 3-4 ton," ungkapnya.
Kokok juga menambahkan perlunya pemerintah mengkaji penggunaan komoditas lokal non kedelai untuk perajin khususnya tempe. Produk tersebut antara lain Koro Pedang, Koro Benguk, Petai Cina (Lamtoro) hingga daun singkong.