Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang diketuai oleh akademisi, pelaku seni-budaya Nungki Kusumastuti, akhirnya berhasil menetapkan 10 penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Jakarta.
Nungki Kusumastuti bersama anggota juri yang lain, yakni wartawan senior Ninok Leksono, pengamat seni budaya/penulis Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, wartawan senior kebudayaan/ pelaku seni Yusuf Susilo Hartono, terlibat sejak dalam tahap awal kegiatan ini, mulai perencanaan, hingga pembacaan dan penilaian berkas proposal dari berbagai daerah yang masuk ke panitia lebih dari 500 halaman, belum termasuk berbagai link yang ada. Menyimak video penyerta yang berdurasi total ratusan menit, melakukan verifikasi, hingga wawancara langsung via daring. Dalam rentang waktu Oktober 2020 hingga Januari 2021.
"Masing-masing bupati walikota yang kami pilih ini memiliki strategi jitu, dalam memajukan kebudayaan daerahnya. Misalnya, dalam menghadapi gejala umum bahwa kaum milenial kurang menyukai kebudayaan daerah. Bagian pelik ini, kemudian dijawab oleh para bupati walikota dengan strategi berbeda-beda, dalam mengolah kekuatan dan warisan kekayaan masa lalu dengan cara-cara masa kini, termasuk penggunaan teknologi dunia maya. Dengan begitu, daerah tidak menerima pengaruh global begitu saja, tetapi turut mewarnainya," ungkap Nungki Kusumastuti mewakili suara juri yang lain.
Ke-10 penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 tersebut berdasar alfabet:
1) Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim, dengan proposal yang diajukan berjudul : Pinasa: Gaya Hidup Kabupaten Banggai.
2) Walikota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto : Sahitya Raksa Baraya : Solidaritas Saling Menjaga Antar Sesama Warga.
3) Walikota Denpasar, Bali, IB Rai Dharma Wijaya Mantra : Denpasar Kreatif dan Berbudaya Derap Langkah Menuju Orange Economy.
4) Bupati Majalengka, Jawa Barat, Karna Sobahi : Ngamumule Budaya, Ngawangun Majalengka Raharja.
5) Walikota Mojokerto, Jawa Timur, Hj.Ika Puspitasari : Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Adil Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.
6) Walikota Parepare, Sulawesi Selatan, M.Taufan Pawe : Parepare Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Melalui Gerak Kebudayaan.
7) Walikota Tegal, Jawa Tengah; H. Dedy Yon Supriyono: Kota Tegal dengan Jitak Jakwir Menuju Masyarakat Yang Berdedikasi dan Bermartabat.
8) Walikota Singkawang, Kalimantan Barat , Tjhai Chui Mie : Budaya Leluhur: Kearifan Lokal dalam Melawan Pandemi Covid-19 di Kota Singkawang.
9) Bupati Sumedang, Jawa Barat H. Dony Ahmad Munir: Memelihara Nilai-nilai Lama yang Baik, dan Menggali Nilai-nilai Baru yang Lebih Baik, dan 10) Walikota Semarang, Jawa Tengah , Hendrar Prihadi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Makin Sejahtera.
Menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, sekaligus Penanggungjawab HPN 2021, ke-10 bupati walikota tersebut berhak menerima trofi dan piagam pada puncak peringatan bersama Presiden Joko Widodo, tanggal 9 Februari 2021, rencananya secara daring.
Lima Rekomendasi Penting
Belajar dari strategi dan kinerja kebudayaan para para bupati walikota ini, dengan menaruh pada konteks pemajuan kebudayaan daerah pada umumnya, menurut Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, Tim Juri memberikan lima rekomendasi kepada pemimpin daerah pada umumnya, dan pihak-pihak terkait, termasuk para milenial para pelaku seni budaya, dan para wwartawan serta para pengelola media.
Rekomendai tersebut, pertama, masing-masing daerah (kabupaten/kota) perlu memiliki payung hukum formal yang memadai sebagai landasan formal gerak pemajuan kebudayaan berkelanjutan di tingkat lokal, sekaligus ujung tombak pemajuan kebudayaan nasional.
Kedua, dalam era kesejagatan nyata maupun maya, semua daerah harus memiliki strategi jitu dalam pewarisan dan pemasyarakatan aspek-aspek kebudayan lokal kepada generasi milenial, agar kebudayaan lokal (sebagai bagian dari kebudayaan nasional) di daerah terus berkelanjutan.
Ketiga, selain pengalokasian anggaran yang memadai, daerah perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, infra struktur nyata maupun infra struktur maya (inovasi teknologi), program-program yang bermutu, jejaring nasional hingga internasional, agar kebudayaan lokal bisa turut mewarnai gerak laju kebudayaan global.
Keempat, penciptan baru bagi dinamika kebudayaan memang sebuah keniscayaan. Namun penciptaan baru dengan mengekspolitasi warisan budaya untuk kepentingan ekonomi, harus menghormati dan menyeimbangan dengan aspek-aspek lain yang tidak kalah penting bagi keberlangsungan kebudayaan lokal itu sendiri, baik sebagai identitas, pemilik hak cipta, kepentingan sosio kultural, hingga kepentingan religiusitas bagi daerah tertentu.
Kelima, sebagai pilar demokrasi keempat, media massa wajib mengawal tidak hanya bidang ekonomi dan politik, tapi juga aspek lain-lain termasuk kebudayaan.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara super power dibidang kebudayaan, maka pers/media diharapkan memberi perhatian khusus terhadap informasi kebudayaan nasional, maupun kebudayaan daerah dengan berbagai platform yang ada.
Khusus di daerah, diperlukan para wartawan yang memiliki kompetensi di bidang penulisan kebudayaan. Dengan media-media yang memiliki perhatian pada berita dan opini yang bermutu tentang kebudayaan.