Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek.
Menurutnya, hal ini merupakan upaya Anies Baswedan melepas tanggung jawab soal urusan penanganan Covid-19 yang tak kunjung usai.
Terlebih, saat ini Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur dan lahan pemakaman khusus Covid-19.
"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ke pusat," ucapnya, Jumat (22/1/2021).
Baca juga: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Jabodetabek Sudah Penuh
Baca juga: Wali Kota Depok Setuju Ide Anies, Penanganan Covid-19 Jabodetabek Diserahkan ke Pemerintah Pusat
Sikap Anies Baswedan menyerahkan koordinasi Pemberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke pemerintah pusat ini pun disebutnya kurang tepat.
Sebab, penanganan pandemi Covid-19 merupakan urusan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.
"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh, seperti bencana alam yang lalu diambil alih oleh pusat," ujarnya.
Terlebih, DKI Jakarta disebut Gilbert memiliki anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai triliunan rupiah.
"Dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawas," tuturnya.
Sebagai seorang pimpinan, anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai, AniesBaswedan seharusnya bisa langsung berkoordinasi dengan daerah lain yang beririsan dengan Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat.
Pasalnya, sebagian besar warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) bekerja di Jakarta, sehingga jam kerja kantor hingga operasional transportasi bisa dikoordinasikan agar kebijakan yang diterapkan bisa serentak.
"Harusnya mereka duduk bersama, seperti saya anjurkan di awal PPKM untuk merumuskan langkah bersama yang seragam," tuturnya.