Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang turut menjadi narasumber di Webinar Nasional tentang Jurnalisme Berkualitas: Menguatkan Keberlanjutan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi Ditengah Gempuran Disrupsi Digital yang difasilitasi dari Ruangan Candi Bentar, Putri Duyung Ancol Jakarta, Minggu (7/2/2021) mengatakan gempuran disrupsi digital, tidak saja dirasakan media mainstream namun turut dirasakan pula Kantor Staf Presiden juga mengalaminya.
"Ketika naik dan terbaca oleh orang dan dijadikan referensi, nah bisa disinformasi, berita lama bisa muncul lagi dan tersebar di media sosial sehingga terjadi disinformasi di masyarakat," ungkap Moeldoko.
Disrupsi digital sendiri dikatakan Moeldoko menjadi tantangan besar buat nilai jurnalisme di Indonesia. Berita hoaks, palsu, disinformasi dan lainnya menyebar di jagad maya lewat media sosial dan aplikasi pengirim pesan tanpa ada saringan.
Mantan panglima TNI ini di webinar yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 ini menuturkan, fenomena seperti "clickbait", judul dan isi berita yang tidak sesuai juga menyebabkan kerap terjadinya misinformasi. Kemudian hadirnya "news aggregator" yang seolah menjadi portal berita yang tidak menjaga kualitas dan kode etik jurnalistik.
Ia melanjutkan, disinformasi menjadi biang suburnya hoaks, dari Maret hingga Januari 2021 saja, ada 1.400 hoaks soal pandemi dan vaksin yang tersebar di media sosial.
"Pemerintah pasti tak bisa jalan sendiri. Peran media ikut terlibat berpartisipasi untuk menanggulangi Covid-19 ini diharapkan," kata Moeldoko.
Sebelumnya, saat membuka Webinar Nasional, Ketua Umum PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN 2021, Atal S Depari, mengajak semua insan pers untuk saling membangun, saling menopang, dan juga saling menguatkan dalam satu tujuan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Para pembicara yang hadir pada webinar bertema Jurnalisme Berkualitas: Menguatkan Keberlanjutan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi di Tengah Gempuran Disrupsi Digital ini di antaranya Ketua Dewan Pers, M Nuh, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, pengusaha nasional Chairul Tanjung dan Kepala KSP, Moeldoko.