Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memangkas target pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Tahun 2017-2022. Pandemi Covid-19 jadi salah satu alasan pemangkasan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2021).
Menurut Riza, kemampuan DKI di bidang pembangunan infrastruktur merosot akibat dampak pandemi.
"Iya, semuanya direvisi, karena ada Covid," kata Riza.
Politikus Partai Gerindra ini menyebut DKI bukan satu-satunya pemerintah daerah yang melakukan revisi pembangunan karena pandemi. Negara lain bahkan ikut menyesuaikan kembali program yang sebelumnya disusun.
Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Rumah DP 0 Rupiah, Ini Klarifikasi Ketua DPRD DKI
Baca juga: Lahan Rumah DP 0 Rupiah yang Dikorupsi, Riza Patria: Wilayah Teknis Bukan Urusan Gubernur dan Wagub
Menurut Riza pandemi banyak menghambat pekerjaan infrastruktur. Sebab pemerintah perlu mengalihkan anggaran pembangunan untuk penanggulangan corona. Terlebih ekonomi ikut-ikutan terpuruk.
"Nggak cuma di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan program lain," ucapnya.
Saat ini kata dia, Pemprov DKI masih menghitung kebutuhan masyarakat atas hunian murah itu.
"Ini sedang kita evaluasi, yang menjadi tanggung jawab kami kurang lebih 10 ribu lebih angkanya, dan nanti ada tanggung jawab pihak swasta," kata Riza.
Sebelumnya, dalam draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan ke DPRD, Anies diketahui memangkas target pembangunan hunian murah DP 0 Rupiah cukup signifikan.
Awalnya Anies menargetkan 232 ribu unit hunian DP 0 Rupiah. Tapi kini angka itu dipangkas menjadi 10 ribu unit saja atau berkurang 95,5 persen.
"Di Perda RPJMD yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari.
Eneng menjelaskan dari target 232 ribu unit, 14 ribu unit jadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, sedangkan 218 ribu unit disediakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengembang swasta.
Sementara dalam draft perubahan RPJMD yang diajukan ke DPRD, target hunian tinggal 10.460 unit. Rinciannya, 6.971 unit disediakan BUMD, sedangkan 3.489 unit disediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya," kata Eneng.