Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda
TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Diam-diam, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan blusukan ke Kota Tangerang pada Rabu (28/7/2021) siang tadi.
Pejabat dan sejumlah instansi di Kota Tangerang mengaku tidak mengetahui kedatangan Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini.
Dari pantauan langsung di lokasi, Risma memang blusukan ke perkampungan di kawasan Kecamatan Pinang dan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Maksud kedatangannya untuk memantau distribusi bantuan sosial tunai (BST) di wilayah tersebut.
Tampak Risma keliling Kota Tangerang tanpa pengawalan dari Pemerintah Kota Tangerang dan Polres Metro Tangerang Kota.
Baca juga: Besok, Pemprov DKI Mulai Salurkan Bansos Beras kepada 907.616 Kepala Keluarga
Ia secara leluasa mengobrol kepada warga Kota Tangerang soal penyaluran BST di Karang Tengah dan Pinang.
Seperti yang dikatakan Kepala PT Pos Indonesia Tangerang Mohamad Sarip, memang tidak ada satupun pejabat yang mengetahui kedatangan mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
"Itu emang engga boleh diliput sama semuanya, Pemda juga enggak boleh.
Enggak ada yang tahu kecuali orang PT Pos Indonesia saja. Humas enggak ada," kata Sarip saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Risma Ngomel
Pada kesempatan itu, Tri Rismaharini mengatakan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang.
Jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako.
Saat Risma tanya seorang warga, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh oknum.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram, Rabu (28/7/2021)
"Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," sambungnya.
Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT.
Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.
Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak."
"Kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," pintanya.
Adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang, Risma tegas mengatakan sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.
"Jadi kayaknya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat kan bahaya."
"Kalau kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pin nya juga ada disitu tidak boleh semestinya," kata Risma.
Bansos dipotong
Dalam sidak tersebut, Risma tampak naik pitam karena menemukan warga Tangerang penerima bansos yang dipotong oleh pendamping di wilayah Karang Tengah.
"Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti," ucap dia pada penerima bansos.
Warga tersebut bernama ibu Wowoh yang tinggal di gang kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Ia mengaku pernah dimintai Rp 50 ribu untuk mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos beberapa waktu lalu.
"Ada orang saya dimintai uang tunai Rp 50 ribu. Tapi sampe sih bantuannya ke saya, awalnya emang agak ribet, bolak-balik gitu," ujar Wowoh kepada Risma.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Risma Ngomel, Penyelewengan Dana Bansos Paling Parah Terjadi di Tangerang: Harusnya Ibu Jangan Mau