Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pemandangan tak biasa terlihat di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.
Terlihat sejumlah bendera putih berkibar di sepanjang jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Rabu (5/8/2021).
Bendera putih tersebut terpasang mulai dari kawasan Megamendung sampai Cisarua.
Sebelumnya aksi serupa terjadi di kawasan Malioboro, DIY.
Baca juga: Bikin Konten Berujung Maut, Remaja Tanggung di Cisauk Tewas Terlindas Truk
Video memperlihatkan sepanjang jalan Malioboro mengibarkan bendera putih, viral di media sosial.
Pemandangan itu diunggah oleh akun Twitter, @RyuDeka, Jumat (30/7/2021).
Diduga, bendera putih itu sebagai tanda menyerah para pedagang kaki lima (PKL) terhadap penerapan PPKM yang berimbas pada kegiatan usaha mereka.
Aksi yang sama juga terjadi di daerah Bandung Selatan atau Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira), Kabupaten Bandung.
Bendera Putih di Kawasan Megamendung hingga Cisarua
Sejumlah bendera putih berkibar di sepanjang jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Rabu (5/8/2021).
Tak cuma di tiang, bendera putih tersebut juga dipasang di lapak pedagang.
Rupanya bukan tanpa sebab bendera putih itu dipasang di sepanjang Jalan Raya Puncak.
Pemasangan bendera putih itu sebagai bentuk kekecewaan sejumlah pelaku usaha di kawasan Puncak Bogor.
Pelaku Usaha Menjerit
Seperti diketahui jika Puncak Bogor merupakan kawasan yang biasa ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan.
Tak ayal, banyak pelaku usaha di kawasan Puncak Bogor mengeluh karena berimbas pada pemasukkan.
Belum lagi dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang nampak membuat para pelaku usaha kian 'menjerit'.
Ketua Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis ) Puncak Cisarua, Bowie mengatakan, bendera putih tersebut merupakan tanda menyerah.
"Kami serentak memasang bendera berwarna putih yang menandakan menyerah karena wisatawan sudah dua tahun jeblok," kata Bowie kepada TribunnewsBogor.com.
Dia menjelaskan bahwa pemasangan bendera ini serentak dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku wisata binaan Pokdarwis Puncak Cisarua.
Seperti komunitas pramu wisata, paguyuban pengelola home stay, himpunan pedagang dan yang lainnya.
"Pendapatan pelaku pariwisata tidak ada pendapatannya alias terpuruk semuanya gara-gara Covid-19 dan peraturan pemerintah melalui PPKM," ungkapnya.
Pelaku Usaha di Bandung Selatan Juga Pasang Bendera Putih
Pemasangan bendera putih bukan hanya terjadi di Bogor.
Para pelaku usaha di beberapa daerah juga melakukan hal serupa.
Misalnya saja di daerah Bandung Selatan atau Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira), Kabupaten Bandung.
Seperti dilansir TribunnewsBogor.com dari TribunJabar, beberapa hotel atau penginapan, tempat wisata, dan restoran, di daerah tersebut mengibarkan bendera putih.
Bendera putih itu, rata-rata ditancapkan di depan pintu masuk, restoran, tempat wisata, atau hotel.
Hal tersebut dilakukan, merupakan ekspresi karena tak bisa terus menghadapi kondisi, seperti PPKM darurat ini.
Baca juga: Rem Blong, Angkot Tercebur ke Kali Ujung Menteng Cakung
Ada pun yang mengibarkan bendera putih itu seperti Ciwidey Valley, Pondok Gembyang, Bamboobery, Saung Gawir.
Menurut bagian administrasi Ciwidey Valley, Bangkit Satria, mengibarkan bendera putih merupakan keputusan bersama dari PHRI.
"Memang tidak semuanya yang mengibarkan bendera putih karena di sini, tak semua juga masuk PHRI," kata Bangkit Satria saat ditemui, Minggu (1/8/2021).
Bangkit mengaku, pihaknya memasang bendera putih mulai 29 Juli 2020. Bendera putih di Ciwidey Valey dipasang tepat dekat bilbord Ciwidey Valey dan di atas gapura masuk.
"(Pemasangan bendera putih), Bentuk ekspresi, karena kita gak mampu dengan kondisi seperti ini," kata Bangkit.
Selama hampir 2 bulan ini, ucapnya, itu sudah tak ada pemasukan. "Pemasukan sudah nol. Akhirnya kan dari karyawan ada pengurangan jam kerja, terus ada pembatasan operasional dari fasilitas hiburan kami," ucapnya.
Bangkit mengatakan, di sini kan ada kolam renang, tapi sekarang ditutup sementara, baik untuk reguler maupun tamu hotel. Lanjut dia, okupansi hotel pun hampir nol.
"Kalau restoran, kami enggak bisa mengundang orang dari luar, rata rata di sini, restoran dari tamu hotel sendiri," kata.
Bangkit mengaku, kemarin-kemarin saat masih bisa operasional bisa menutup pengeluaran dan keuntungan masih belum ada.
"Begitu sekarang (saat PPKM) kami enggak ada (pemasukan), gak ada dana cadangan, kami (untuk menutupnya) enggak tau dari mana," ujarnya.
Saat ini, kata Bangkit, yang adanya utang. Bayar supplier belum bisa.
"Karyawan yang sekarang itu gajinya masih ditangguhkan, belum dibayar. Ya benar- benar tidak ada cadangan aja," katanya.
Bangkit mengaku, kerugiannya bulan ini cukup besar karena pengeluaran tetap ada, tapi pemasukan tidak ada.
"Kerugiannya mungkin mencapai Rp 1 miliar per bulan bahkan mungkin yang lain, kerugiannya ada yang lebih besar, seperti Kawah Putih," katanya.
Bangkit berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, jadi bisa beraktivitas secara normal.
"Kalau ini ( PPKM ) keputusan terbaik, kami ngikuti. Cuma untuk beberapa karyawan kami yang pendapatannya tergantung dari pekerjaan ini, berharap PPKM ini segera dibuka (selesai), jadi bisa beraktivitas," katanya.
Selain tak diperpanjangnya PPKM, Bangkit juga berharap ada relaksasi pajak dan pembayaran listrik.
"Kalau sekarang itu relaksasi dari denda, tapi kalau pajaknya tetap. Listrik juga, kami juga Juni, Juli kami sudah tidak bisa bayar juga. Minimal kita ada pemasukan baru bisa bayar," kata dia.
Sebenarnya kata Bangkit, yang urgen itu kan listrik karena kalau telat bayar bisa diputus. "Sekarang kami gak bisa bayar tepat waktu, dan listrik sangat dibutuhkan," katanya.
Fakta Viral PKL Malioboro Kibarkan Bendera Putih
Video memperlihatkan sepanjang jalan Malioboro mengibarkan bendera putih, viral di media sosial.
Pemandangan itu diunggah oleh akun Twitter, @RyuDeka, Jumat (30/7/2021).
Di video itu, terlihat bendera putih terpasang di sepanjang jalan Malioboro.
Diduga, bendera putih itu sebagai tanda menyerah para pedagang kaki lima (PKL) terhadap penerapan PPKM yang berimbas pada kegiatan usaha mereka.
"Pagi ini lewat Malioboro. Bendera putih terpasang hampir di sepanjang jalan."
"Para pedagang banyak yang sudah menyerah. Sedih lihatnya."
"Di hari Jumat yang baik ini, mari berdoa semoga situasi ini tidak berlangsung lebih lama ya. Dan semua segera kembali baik-baik lagi," tulis akun itu.
Video itu pun disukai lebih dari seribu orang.
Baca juga: Gagal Vaksin Karena NIK e-KTP Ganda, Pensiunan Polisi di Bogor Lapor Kemendagri
Berikut fakta-fakta aksi PKL Malioboro kibarkan bendera putih yang viral, simbol menyerah terhadap situasi hingga ditertibkan satpol PP.
1. Sebagai Simbol Menyerah
Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati mengatakan bendera putih ini sebagai tanda berkabung para PKL menghadapi situasi saat ini.
Yang berarti, para PKL ini sudah menyerah dengan kondis ekonomi usaha mereka yang semakin buruk kian harinya.
"Bendera putih dipahami oleh masyarakat kita sebagai tanda berkabung. Hal itu yang hari hari ini mulai merayapi komunitas dan pelaku usaha di Malioboro," kata Desio.
"Penghasilan macet total, kehidupan, keluarga kritis, hutang menumpuk, bantuan terasa jauh bahkan penerapan PPKM Darurat seolah jadi pukulan telak PKL," imbuh Desio, saat ditemui Tribun Jogja, Jumat (30/7/2021).
Ia mengharapkan pemerintah daerah (Pemda) DIY bisa memberi kebijakan terobosan yang bisa membantu mereka dalam situasi krisis ini.
Dikatakannya, Pemda DIY memang sudah menyediakan relaksasi bagi PKL, yakni bantuan modal bergulir yang disalurkan melalui koperasi.
Namun, kata Desio, belum seluruh PKL menerima bantuan itu, karena ada beberpa pedagang yang tidak tergabung dalam koperasi.
Sehingga, menurutnya, bantuan ini tidak banyak memberi manfaat.
"Sementara relaksasi dana bantuan yang diturunkan PKL yang telah diturunkan dari 26 Juli sampai 29 Juli tidak terlalu memberi dampak positif,."
"Maka wajar kami dan Malioboro berkabung," kata Desio.
2. Minta Kelonggaran
Desio menuturkan, para PKL juga kecewa karena pemerintah tak segera memberi kelonggaran khusus terkait waktu berjualan di Malioboro.
Ia menjelaskan, PKL lesehan baru bisa berjualan mulai pukul 18.30 WIB.
Sementara, pemerintah hanya mengizinkan pelaku usaha hanya bisa berjualan sampai pukul 20.00 WIB.
Rentang waktu buka hingga tutup dinilai singkat, sehingga para PKL pun memutuskan untuk tak berjualan.
"Lesehan ini jadi kelompok yang paling menderita karena sejak kebijakan pembatasan tahun 2020 sampai PPKM 2021 tidak pernah terakomodir terkait kebijakan kelonggaran toleransi," paparnya.
"Kami berharap supaya setelah tanggal 2 Agustus kami diberi kelonggaran berjualan sampai jam 23.00. Kita tetap tidak bisa jualan dengan rentan waktu 1,5 jam, sama saja kita tutup," papar Desio.
3. Ditertibkan Satpol PP dan Tak Ada Sanksi
Kurang dari 2 jam usai dipasang, bendera putih ini pun ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.
Kasatpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto menyebut, penertiban dilakukan karena letak bendera yang dinilai melanggar peraturan tentang pemasangan atribut atau simbol di kawasan tertentu.
"Ditertibkan karena melanggar perda. Gak boleh ada simbol-simbol gitu di kawasan Jalan Malioboro," ujar Agus kepada Tribun Jogja, Jumat (30/7/2021).
Lebih lanjut, Agus menuturkan, pihaknya dan pemerintah sudah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini.
Sehingga, aksi simbol bendera putih ini tidak perlu dilakukan.
"Di waktu saat ini siapa sih yang gak mau berekspresi."
"Saya juga mau berekspresi, tapi gak usah gitu lah. Itu kan ada UPT, sampaikan, dibicarakan," terangnya.
Dikatakannya, bendera putih itu ditertibkan pada pukul 8 hingga 9 pagi.
Tak sendiri, satpol PP juga menertibakan bendera ini bersama kepolisian Polresta Yogyakarta.
Walaupun dinilai melanggar Perda, pihak Satpol PP tidak memberlakuakn sanksi apapun pada para pemasang bendera.
"Enggak lah. Kami memahami, tidak ada pendekatan ke sana. Hanya kami tertibkan dan pihak UPT Malioboro sudah berbicara dengan mereka (pedagang)," tandasnya.
Respons Menteri Sandiaga Uno
Seperti diwartakan Tribunnews.com, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya mengajak pedagang kecil menurunkan bendera putih dan mengibarkan bendera Merah Putih menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2021 di tengah perpanjangan PPKM level 4.
"Agar PPKM level 4 bisa melandai dan tidak bertambah kasus baru tahap awal jangan kita lengah. Saya usul agar pelaku usaha, pedagang kecil bersiap-siap mengganti bendera putih menjadi bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan," ujar Menparekraf, Selasa (3/8/2021).
Sandiaga juga mendorong agar penyaluran bantuan bagi pedagang kecil dipermudah dari sisi pendataan dan mekanismenya.
Untuk mendukung hal itu, pihaknya juga tengah menyiapkan aplikasi untuk mendata dan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah.
“Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pendataan dan penyaluran bantuan-bantuan pemerintah ini,” kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan, aplikasi ini juga dipersiapkan agar penyaluran bantuan-bantuan seperti Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM), bantuan sosial, dan Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata dengan pagu anggaran Rp2,4 triliun ini tepat sasaran dan akuntabel.
“Penyaluran bantuan ini diharapkan nantinya dapat tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu dan ini akan kita dorong sebagai langkah Kemenparekraf bagi masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 ini. Program-program ini juga akan terus kita manfaatkan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.
Sandiaga menjelaskan bantuan ini juga sudah tidak mengusung konsep dana hibah.
Melainkan, bantuan-bantuan tersebut diarahkan ke usaha-usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
“Bantuan ini tidak hanya akan disalurkan di Jawa dan Bali saja, tapi juga di destinasi super prioritas, daerah-daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15 persen dari total PAD (pendapatan asli daerah) tahun 2020, dan daerah yang termasuk ke dalam Kharisma Event Nusantara,” jelas Sandiaga. (tribun network/thf/TribunnewsBogor.com/TribunJogya.com)