Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu, DKI Jakarta mulai bangkit lagi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI pada 2021 tumbuh 0,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 81,11.
Angka ini berada di atas rerata nasional dengan besaran 72,20 dan menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan nilai IPM tertinggi di Indonesia.
Sebagai informasi, indeks ini diukur berdasarkan capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
Pada 2020 lalu, pertumbuhan IPM di tingkat nasional dan daerah melambat imbas pandemi Covid-19 yang melanda tak hanya Indonesia, tapi juga sebagian besar negara di dunia.
Melalui nilai IPM ini, kita bisa mendapat gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS DKI Jakarta Suryani Widarta menjelaskan, IPM DKI terus meningkat hingga 4,13 poin sejak 2011 hingga 2021 ini.
Rata-rata pertumbuhan IPM pun berkisar di angka 0,52 per tahun.
Untuk diketahui, IPM terbagi menjadi empat kategori, yaitu rendah (<60), sedang (60-70), tinggi (70-80), dan sangat tinggi (>80).
“Sejak tahun 2011 perkembangan IPM terus meningkat dari 76,98 hingga 2021 mencapai 81,11," ucap Suryani.
Artinya, tahun ini DKI bisa mempertahankan IPM sangat tinggi yang sudah diraih sejak 2017 lalu.
Ia menjelaskan, nilai IPM sangat tinggi ini tidak terlepas dari pengaruh beberapa komponen pendukung, seperti umur harapan hidup saat lahir yang mencapai 73,01 pada 2021 ini atau tumbuh 0,14 persen dari tahun sebelumnya.
Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan lama sekolah dengan rata-rata mencapai 13,07 tahun atau tumbuh 0,36 persen dari tahun lalu.
Rata-rata lama sekolah juga tumbuh 0,69 menjadi 11,17 dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan tumbuh 1,61 persen menjadi Rp18,52 juta pada 2021 ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama seluruh jajaran Pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ibu kota, khususnya pada masa pandemi Covid-19.
“Pelaksanaan vaksinasi massal secara kolaboratif, pengaplikasian pembelajaran jarak jauh yang efektif ,dan pemberian berbagai kebijakan peningkatan daya beli masyarakat menjadi upaya responsif yang dilakukan pada tahun 2021, di samping terus meningkatkan kinerja dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian,” tuturnya.
Iklim Usaha Membaik
Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohamad Faisal, menilai sektor perdagangan dan jasa di Ibu Kota menjadi faktor yang paling banyak berkontribusi terhadap peningkatan IPM DKI Jakarta, khususnya dimensi standar hidup layak.
“Membaiknya aktivitas perdagangan dan jasa telah meningkatkan pendapatan. Terutama pelaku usaha di sektor tersebut,” ujar Faisal.
Dia menilai, Pemprov DKI Jakarta ke depan harus dapat lebih jeli dalam melihat dampak pandemi terhadap kualitas pembangunan manusia di Ibu Kota.
“Umumnya, yang mesti lebih diperhatikan adalah masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak karena pandemi,” katanya.
Menurutnya, program pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah harus diprioritaskan.
Tidak hanya bantuan sosial (bansos), tetapi juga akses terhadap air bersih, pendidikan, dan hal-hal mendasar lainnya.
Pada Kamis (18/11/2021) lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menemui para buruh yang menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI.
Saat itu, Gubernur Anies duduk bersama dengan para buruh untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) di Balai Kota DKI Jakarta menuntut kepastian kenaikan upah minimum regional bagi pekerja/buruh di Jakarta.
“Terima kasih kepada mereka yang memilih untuk menyuarakan aspirasi para buruh. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan kesejahteraan semuanya. Kami di Pemprov DKI merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan tetap menaati berbagai ketentuan yang sekarang ada di dalam peraturan pemerintahan,” ujar Anies.
Anies menegaskan bahwa ada dua sisi yang akan dibantu Pemprov DKI agar buruh bisa mencapai kesejahteraan lebih tinggi.
Pertama, dengan cara meningkatkan pendapatan (UMP). Kedua, Pemprov DKI membantu dengan menurunkan biaya hidup.
Pemprov DKI memfasilitasi buruh/pekerja di Jakarta dengan pangan murah, memberikan subsidi biaya transportasi, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk anak-anaknya.
Bantuan-bantuan tersebut diharapkan bisa mengurangi biaya hidup, sehingga mereka akan punya lebih banyak selisih pendapatan yang bisa ditabung.
Dengan demikian, kesejahteraan buruh pun diharapkan makin meningkat.
Jakarta Kota Kolaborasi
Sementara itu, Jakarta memposisikan diri sebagai city 4.0 dengan menggarisbawahi kerja sama antara warga, komunitas, penggerak, ahli dan Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan dan mencari solusi strategis dari semua permasalahan kota.
Dengan demikian, masalah akan cepat mendapat solusi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kota.
Hal yang menjadi pegangan utama dari Jakarta 4.0 adalah proses digitalisasi dari semua permasalahan dan solusinya.
Kini, Jakarta mempunyai sebuah unit strategis yang menjadi tulang punggung proses kerja kota 4.0 secara digital yaitu Jakarta Smart City, dengan aplikasi yang dapat diakses oleh semua warga kota: JAKI.
Melalui digitalisasi pelayanan, IPM yang sudah berada di level sangat tinggi dipastikan akan terus meningkat, sehingga kualitas hidup warga DKI terus naik.