Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni menegaskan pagelaran Jakarta E-Prix 2022 tak memiliki urusan atau agenda politik di baliknya.
Penegasan ini muncul seiring munculnya isu bahwa DKI Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil listrik itu karena merupakan salah satu proyek mercusuar dari sang Gubernur yakni Anies Baswedan.
Menurut Sahroni, Formula E justru merupakan upaya branding negara Indonesia dan mengenalkan Jakarta kepada dunia.
Karenanya dia meminta agar semua pihak tidak berpikir kemana-mana.
"Nggak ada lah, salah tanggapan kalau (Formula E dinilai) berkaitan dengan masalah politik. Ini urusannya dengan branding negara, masa kita sebagai bangsa dan negara yang kita cintai ini tidak senang bahwa negara kita jadi sorotan dunia. Prinsipnya itu aja, jangan lari kemana-mana," ujar Sahroni, saat diwawancarai khusus News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat dengan editor senior Tribun Network, Hasanah Samhudi, Kamis (2/12/2021).
Politikus NasDem itu menuturkan bahwa tak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat, dalam hal Ini presiden, agar pelaksanaan Formula E mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Pro kontra, kata Sahroni, sudah lumrah terjadi dalam berbagai kesempatan, termasuk terkait Formula E ini.
Baca juga: Mengungkap Rencana Gelaran Formula E: Ditarget Tumbuhkan Ekonomi Hingga 30 Persen
"Presiden mengetahui saja, tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Kan presiden sebagai pimpinan negara beliau harus tahu karena ini event nya event negara.
Tapi beliau tidak mempertanggung jawabkan apa yang menjadi penyelenggaraan ini, hanya sebagai menerima laporan," ucapnya.
Sebelum Anda jadi Ketua Pelaksana Formula E, Formula E ini kan sudah banyak pro kontranya. Kemudian ketika ditunjuk Pak Anies, ada pesan yang disampaikan terkait pro kontra ini?
Nggak ada pesan-pesan, biasa aja, cuma minta bantuan untuk menjadi bagian dari penanggung jawab kegiatan Formula E tahun 2022.
Yang tadi disampaikan adalah pro kontra biasa, masyarakat bertanya.
Sebenarnya masyarakat nggak terlalu peduli juga (pro kontra), pelaksanaan yang akan dilaksanakan nanti pasti mereka senang kok, untuk masyarakat yang pada umumnya menunggu kegiatan ini berlangsung.
Tapi kalau kontra yang mengatasnamakan masyarakat kan hanya beberapa saja, dalam hidup itu lumrah, pro kontra yang di publis oleh orang-orang itu.
Terkait uang rakyat, semua juga menggunakan uang rakyat. Branding negara adalah butuh uang untuk kegiatan negara. Bukan untuk kegiatan orang per orang atau kelompok.