Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni menegaskan pagelaran Jakarta E-Prix 2022 tak memiliki urusan atau agenda politik di baliknya.
Penegasan ini muncul seiring munculnya isu bahwa DKI Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil listrik itu karena merupakan salah satu proyek mercusuar dari sang Gubernur yakni Anies Baswedan.
Menurut Sahroni, Formula E justru merupakan upaya branding negara Indonesia dan mengenalkan Jakarta kepada dunia.
Karenanya dia meminta agar semua pihak tidak berpikir kemana-mana.
"Nggak ada lah, salah tanggapan kalau (Formula E dinilai) berkaitan dengan masalah politik. Ini urusannya dengan branding negara, masa kita sebagai bangsa dan negara yang kita cintai ini tidak senang bahwa negara kita jadi sorotan dunia. Prinsipnya itu aja, jangan lari kemana-mana," ujar Sahroni, saat diwawancarai khusus News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat dengan editor senior Tribun Network, Hasanah Samhudi, Kamis (2/12/2021).
Politikus NasDem itu menuturkan bahwa tak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat, dalam hal Ini presiden, agar pelaksanaan Formula E mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Pro kontra, kata Sahroni, sudah lumrah terjadi dalam berbagai kesempatan, termasuk terkait Formula E ini.
Baca juga: Mengungkap Rencana Gelaran Formula E: Ditarget Tumbuhkan Ekonomi Hingga 30 Persen
"Presiden mengetahui saja, tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Kan presiden sebagai pimpinan negara beliau harus tahu karena ini event nya event negara.
Tapi beliau tidak mempertanggung jawabkan apa yang menjadi penyelenggaraan ini, hanya sebagai menerima laporan," ucapnya.
Sebelum Anda jadi Ketua Pelaksana Formula E, Formula E ini kan sudah banyak pro kontranya. Kemudian ketika ditunjuk Pak Anies, ada pesan yang disampaikan terkait pro kontra ini?
Nggak ada pesan-pesan, biasa aja, cuma minta bantuan untuk menjadi bagian dari penanggung jawab kegiatan Formula E tahun 2022.
Yang tadi disampaikan adalah pro kontra biasa, masyarakat bertanya.
Sebenarnya masyarakat nggak terlalu peduli juga (pro kontra), pelaksanaan yang akan dilaksanakan nanti pasti mereka senang kok, untuk masyarakat yang pada umumnya menunggu kegiatan ini berlangsung.
Tapi kalau kontra yang mengatasnamakan masyarakat kan hanya beberapa saja, dalam hidup itu lumrah, pro kontra yang di publis oleh orang-orang itu.
Terkait uang rakyat, semua juga menggunakan uang rakyat. Branding negara adalah butuh uang untuk kegiatan negara. Bukan untuk kegiatan orang per orang atau kelompok.
Nah, kalau uang yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI terkait konsep Formula E, sama saja dengan konsep untuk biaya iklan tourism tentang negara Indonesia.
Itu ada juga di Kementerian Pariwisata. Ini sebenarnya sama aja, tidak ada beda.
Terkait kontra pertanyaan ini duit kemana aja, toh duit yang diberikan proses penyelenggaraan itu kan sudah pada saat B2B, sesuai prosedural budget dari Pemprov DKI, bukan tiba tiba keluarin duit sebegitunya.
Sama saja program kegiatan yang dimiliki Pemprov DKI adalah program yang diketahui oleh institusi DPRD-nya, kalau sekarang dipertanyakan, ya wajar saja, dan sudah dijawab.
Saya bahkan sudah sampaikan uang yang sudah dibayarkan yang harusnya per tahun membayar 20 juta poundsterling, dan dikalikan 5 tahun jadi 100 juta pounds, yang sekarang diributin ini Rp 2,3 triliun kemana duitnya. Uangnya belum keluar semuanya, itu uang yang dibayarkan.
Baca juga: Sahroni Tak Ambil Pusing Ada Isu Politik di Balik Penunjukannya Sebagai Ketua Pelaksana Formula E
Uang muka penyelenggaraan Formula E menjadi renegosiasi untuk kontrak selama 3 tahun. Yang sudah dibayarkan kurang lebih Rp 560 miliar.
Rp 560 miliar itu terbagi 3 tahun penyelenggaraan Formula E. Jadi uang muka yang harusnya dibayar pada kontrak 5 tahun, tapi uang muka tersebut direnegosiasi karena dalam keadaan pandemi terjadi negosiasi yang cukup luar biasa.
Akhirnya diputuskan kontrak penyelenggara Formula E 2022, 2023, dan 2024.
Per tahun pertama itu 7 juta pounds, tahun kedua 14 juta pounds, tahun ketiga 15 juta pounds. Uang muka yang sudah dibayarkan, itulah uang mukanya yang dinegosiasi menjadi kontrak selama 3 tahun.
Apakah proses yang ditangani Anda terkendala atau terganggu dengan situasi yang sedang berjalan di KPK?
Biasa saja, jalan ya jalan saja, karena prosedural hukum yang dilakukan KPK tidak boleh diganggu gugat, biarkan berproses. Kita berproses juga, ada proses penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun depan.
Jadi biarkan hukum berjalan semestinya dan tidak boleh diganggu gugat, dan intervensi. Kita panitia penyelenggara juga sama, melakukan prosesi penyelenggaraan.
Tanggapan FEO terkait KPK yang mulai menyelidiki Formula E di DKI?
Itu biasa kok, setiap dunia berlakunya sama. Jadi pro kontra terkait dengan budget negara dipertanyakan. Si Presidennya, Alberto sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan institusi terkait yaitu BPK.
Pernyataan Alberto Longo beberapa waktu lalu mengenai Presiden yang akan menentukan lokasi balapan?
Salah, saya lurusin, maksudnya presiden itu Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo. Salah, salah.
Rencana pelaksanaan Formula E di Monas ditentang habis-habisan, kemudian banyak prasarana di Monas yang diubah. Kalau nanti venue sudah ditentukan, apakah akan ada perubahan, atau tetap dengan infrastruktur yang sudah ada?
Sama, Formula E adalah ikon pelaksanaan di mana jadi kota ikonik. Karena ikonik itu tempat dan prasarana jalannya sudah ada, jadi bukan dibuat baru. Lain di Formula 1, MotoGP, itu Mandalika kan dibuat baru sesuai standar internasional.
Jadi Mandalika adalah tempat pelaksanaan kegiatan besar seperti MotoGP, WSBK, dan Formula 1.
Berapa negara yang dipastikan ikut dalam gelaran ini?
Negara tidak spesifik punya tim balap, tapi pabrikan yang mendukung klub.
Satu klub Formula E itu negaranya campur - campur, tapi 12 klub yang bertanding di Formula E di Jakarta itu sudah confirm. Berarti 1 tim 2 mobil, jadi sebanyak 24 mobil yang ikut dalam pelaksanaan.
Dari semula bulan Juni 2022 yang digelar, apakah akan dimajukan atau dimundurkan?
Semoga sesuai jadwal sesuai kalender, karena sudah diumumkan FEO langsung.
Baca juga: PSI Sarankan Surya Paloh Minta Ahmad Sahroni Mundur Sebagai Ketua Pelaksana Formula E
Ada kritikan pedas, sebetulnya Formula E adalah proyek mercusuarnya Pemprov DKI, kemudian harus tetap berjalan. Jadi Anda pelaksana proyek besar ini yang dianggap bisa mengimplementasikan janji kampanye Anies. Tanggapannya?
Nggak ada lah, salah tanggepan kalau berkaitan dengan masalah politik. Ini urusannya dengan branding negara, masa kita sebagai bangsa dan negara yang kita cintai ini tidak senang bahwa negara kita jadi sorotan dunia. Prinsipnya itu aja, jangan lari kemana-mana.
Perlu tidak ada intervensi dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, untuk harus memberi dukungan terkait gelaran Formula E ini?
Presiden mengetahui saja, tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Kan presiden sebagai pimpinan negara beliau harus tahu karena ini event nya event negara.
Tapi beliau tidak mempertanggung jawabkan apa yang menjadi penyelenggaraan ini, hanya sebagai menerima laporan.
Sementara dari Indonesia sendiri siapa yang sudah siap ikut balap Formula E?
Ahmad Sahroni saja dulu, kalau nanya local hero kita bingung karena banyak. Ya sudah Ahmad Sahroni dulu lah kita daftar.
Siapa saja sih namanya? Karena kita kan orang Indonesia yang mau nonton?
Begini, tim balap itu punya pebalap yang tidak fixed, dia beda dengan Formula 1 yang daftarnya sudah ada. Ini kan perangkat balapnya, kalau sudah disebutin, misal Sahroni, tiba tiba nggak bisa balap, ganti nama.
Makanya saya sampaikan nanti setelah venue ditetapkan, pebalap sudah fixed, kita sampaikan nanti.
Kita tidak bisa menambah orang atau mendapat privilege?
Masalahnya nambah orang kan harus proseduralnya sudah daftar dari awal. Sekarang kan kita nggak ikutan Formula dari awal. Sedang dalam proses bicara apakah memungkinkan atau tidak. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)