Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut usulan Fraksi PSI soal pembentukan panitia khusus (pansus) sumur resapan tidak diperlukan.
Pasalnya para legislator selaku pengawas kerja eksekutif bisa melakukan dialog atau bertanya langsung kepada para kontraktor yang ditunjuk atau terjun mengecek pengerjaannya di lapangan.
"Saya kira pansus itu hak temen - temen DPRD cuma kalau soal sumur resapan rasanya belum diperlukan. Silakan teman dari fraksi mana pun melakukan dialog dengan dinas terkait, temui kalau perlu kontraktornya, lihat di lapangan, minta penjelasan, bisa dicarikan solusinya," terang Riza kepada wartawan, Kamis (16/12/2021).
Pemprov DKI kata Riza, memutuskan pembuatan titik - titik sumur resapan berdasarkan identifikasi wilayah yang sering kebanjiran saat hujan lokal turun.
Selain menangani genangan, sumur resapan juga disebut sebagai tempat menampung air ketika hujan tidak turun.
Baca juga: PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Wakil Ketua DPRD DKI: Selalu Cari Sensasi
Riza sendiri menampik informasi dari PSI bahwa ada sumur resapan yang justru membuat wilayah di Kalideres banjir.
Padahal sebelum dibangun sumur resapan, kawasan itu disebut tak kebanjiran.
"Logikanya nggak ada hubungannya. Masa ada sumur resapan tidak banjir, jadi banjir," ungkap dia.
"Justru harusnya dengan hadirnya sumur resapan dia dapat mengurangi banjir karena itu salah satu fungsi. Faktanya di banyak tempat, di Fatmawati dan lainnya yang tadinya ada genangan, tidak ada lagi," terang Riza.
Sebelumnya Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut proyek sumur resapan. Pasalnya PSI menyebut menerima banyak aduan masyarakat terkait pembuatan sumur yang bermasalah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Andrian mengatakan program penanganan banjir Gubernur Anies Baswedan tersebut dilaporkan justru merusak jalan, hingga mengancam keselamatan pengguna jalan.
Apalagi menurutnya data pembuatan sumur resapan tidak terbuka. Pemprov DKI seakan menyembunyikan permasalahan terkait pembuatan sumur resapan.
Menurutnya pembentukan pansus dapat menyelesaikan masalah pembangunan sumur resapan. Lewat pansus, PSI juga ingin memastikan program dengan dana Ro411 miliar tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga Jakarta.
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar lebih ini," ucap Justin.