TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh berharap pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akhir masa jabatannya dapat membantu perjuangan kaum buruh pekerja.

Perjuangan yang dimaksud adalah Anies Baswedan mengajukan banding ke PTUN Perihal Gugatan APINDO terhadap KEPGUB DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang UMP Tahun 2022.

Diketahui, putusan PTUN adalah terkait menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454. 

Dalam aksi demo yang berlangsung di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022) dengan agenda penolakan terhadap PTUN DKI Jakarta ini seorang orator mengatakan nasib kaum pekerja berada di tangan Anies Baswedan. 

"Kami kaum buruh berharap di akhir masa jabatan Anies bisa beri bantuan kepada kaum pekerja dengan upaya banding ke PTUN. Menentukan nasib pekerja," ujar perwakilan seorang di atas mobil komando.

Ia juga menambahkan gugatan yang dilakukan APINDO ini berdampak sangat besar.

Apalagi mengingat harga pangan dan bahan pokok yang melambung tinggi.

Ditambah, saat ini kondisi ekonomi kaum buruh masih merangkak pulih usai pandemi.

"Bahan pokok dan pangan memberatkan. Dampak ekonomi memukul kaum pekerja," ucap si orator.

Alasan lain mengapa KSPI dan Partai Buruh menolak hasil putusan tersebut adalah karena hasil putusan PTUN itu dikeluarkan setelah revisi Kepgub No 1517 tahun 2021 dijalankan selama tujuh bulan.

Baca juga: Minta Banding UMP 2022, Hari Ini Buruh Konvoi Geruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan dan PTUN DKI

Menurutnya, tidak mungkin kalau upah pekerja kemudian diturunkan di tengah jalan.

Ia mengkhawatirkan akan adanya konflik horizontal yang timbul antara buruh dengan perusahaan.

Massa buruh terdiri dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. 

Kantornya Bakal Digeruduk, Wagub DKI Siap Sambut dan Dengarkan Aspirasi Buruh Soal UMP 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal ratusan buruh yang akan menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini Rabu (20/7/2022). 

Tujuan buruh geruduk kantor Anies Baswedan menuntut Gubernur DKI Jakarta itu menolak putusan PTUN Jakarta tentang penurunan UMP 2022 dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.

Ahmad Riza Patria mengaku siap menyambut dan mendengarkan aspirasi dari para buruh.

"Kami hormati ya, negara kita kan negara demokrasi. Yang penting tertib," ucap Ahmad Riza Patria di Balaikota, Selasa (19/7/2022) malam.

Baca juga: Buruh Gelar Demo di Balaikota DKI, Desak Gubernur Anies Baswedan Tolak Putusan PTUN Soal UMP 2022

Ahmad Riza Patria menyebut, Pemprov DKI hingga saat ini masih mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pengusaha dan menghukum Gubernur Anies Baswedan mencabut kebijakannya soal kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen.

Oleh karena itu, Pemprov DKI hingga saat ini belum mengambil langkah apakah akan mengajukan banding atau menerima keputusan tersebut.

"Kami sedang kaji dan evaluasi dengan serikat butuh apa yang akan kami putuskan, apakah banding atau tidak banding," ujar Ahmad Riza Patria.

Orang nomor dua di DKI ini menyebut, Pemprov DKI masih punya waktu hingga 29 Juli 2022 mendatang untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil terkait putusan soal UMP 2022 ini.

"Kami banding atau tidak, kami terus rapatkan dan mengevaluasi. Kan masih tanggal 29 Juli juga, kami akan evaluasi dengan pihak terkait," tutur Ahmad Riza Patria.