TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Rabu (11/10/2022) massa aksi buruh mengeluhkan angka inflasi yang dirasakan lebih tinggi dari yang diperkirakan pemerintah.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal di hadapan massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (12/10/2022). 

Awalnya Said menjelaskan tuntutan pihaknya ini ihwal menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Alasannya, karena kenaikan tersebut berimbas pada harga-harga kebutuhan masyarakat.

"Enam isu yang di pada aksi hari ini adalah satu tolak kenaikan harga BBM sudah terbukti harga-harga melambung tinggi inflasi yang diperkirakan sekitar 6,5 persen," ujar Said.

Kemudian di kelompok kelas menengah bawah, jelas Said, terdapat tiga kategori hal yang dikonsumsi. 

"Satu inflasi makanan jadi inflasi umumnya 6,5 persen. Tapi inflasi makanan, Litbang Partai Buruh sudah menghitung 15 persen. Buruh dan kelompok kelas pekerja membayar mahal dua kali lipat dari harga inflasi," tambahnya menjelaskankan.

Kemudian, inflasi transportasi. Said menyebut masyarakat biasanya merogoh kocek empet ribu rupiah untuk sekali perjalanan menggunakan angkutan umum. Namun kini, mesti menambah dua ribu rupiah. Artinya, inflasi naik 50 persen atau delapan kali lipat dari inflasi umum.

"Kelompok ketiga adalah perumahan, sekarang naik Rp50 ribu dari rata-rata ongkos sewa rumah 500 ribu. Berarti naik 10 persen atau dua kali lipat dari inflasi umum. Urutan kelompok kelas pekerja terpuruk miskin, daya beli turun 30 persen akibat kenaikan harga BBM," jelas dia.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM Berlanjut, 3.200 Personel Disiagakan Amankan Aksi Buruh di Patung Kuda

Partai Buruh tiba di Patung Kuda sekira pukul 11.45 WIB. Tampak ratusan massa hadir dengan atribut demo dan Partai Buruh.

Aksi kali ini, sebut Said, bakal berlangsung hingga pukul empat sore nanti.

Ia juga menambahkan aksi kali ini tidak ada agenda untuk menemui pihak istana, tapi sebatas aksi aspirasi.

Adapun aksi ini bukan yang terakhir. Pihaknya bakal terus menyuarakan aspirasinya hingga Desember 2022. 

Apabila tidak digubris pemerintah, mereka mengancam akan melakukan aksi mogok dalam skala nasional.