Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah, angkat bicara terkait banyaknya warga Ibu Kota yang mengadu ke posko pelayanan aduan karena tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Andriansyah, membenarkan adanya laporan langsung warga soal bansos tersebut.

Adapun ia menjelaskan, ada kemungkinan warga yang tidak mendapatkan bansos dikarenakan datanya tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Warga yang selama ini, mungkin tidak atau belum mendapatkan bantuan, mereka layak gitu kan. Namun dalam DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) belum ada (belum terdaftar)," kata Andriansyah, saat dihubungi, Jumat (21/10/2022) petang.

Baca juga: VIDEO Tiga Hari Meja Pengaduan Pemprov DKI Dibuka: 83 Warga Datang Sampaikan Aduan Beragam

Meski begitu, Andri, mengatakan pihak Pemprov DKI perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kebenaran bahwa warga yang melapor tersebut layak untuk mendapatkan bansos.

"Kita harus cek, konfirmasi ke teman-teman di Dinas Sosial (Dinsos) terkait. Layak atau tidaknya," ujarnya.

"Benar enggak mereka (tidak menerima). Kan itu harus dikonfirmasi juga, ada feedback-nya. Karena kondisi di lapangan seperti apa," jelas Andri.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah, melaporkan perembangan tiga hari terakhir sejak dibukanya posko layanan aduan masyarakat itu, Selasa (18/10/2022).

Andriansyah, mengatakan sekitar tujuh orang warga DKI Jakarta datang untuk mengadu, pada Selasa (18/10).

"Kemudian pada tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang. Tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Dan total dari selama tiga hari kurang lebih sekitar 83 orang," kata Andriansyah, di Balai Kota, Jumat (21/10/2022).

"Dan hari ini pun masih banyak masyarakat yang berdatangan untuk memberikan laporan dan aduan," sambungnya.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Pastikan Kualitas Layanan Publik Terus Ditingkatkan

Adapun untuk jumlah aduan tertinggi per harinya, Andriansyah, mengatakan Pemprov DKI Jakarta menerima 29 aduan pada hari pertama dibukanya posko layanan aduan masyarakat.

Lebih lanjut, kata Andriansyah, pelapor lebih didominasi warga Jakarta Timur pada hari itu.

"Kemudian di hari Kamis (20/10/2022), kurang lebih sekitar 57 aduan. Di mana paling banyak aduan disampaikan wilayah Jakpus," katanya.

Sementara itu, Andriansyah, mengungkapkan aduan yang disampaikan warga lebih banyak perihal bantuan sosial.

"Jumlah aduan yg relatif paling besar itu terkait dengan bantuan sosial," ujarnya.