TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walikota Bogor Bima Arya menyatakan, perlunya perhatian khusus oleh Penjabat (Pj) kepala daerah terpilih dalam memimpin kota atau kabupatennya dengan masa jabatan kurang lebih dua tahun atau setidaknya hingga Pemilu 2024.

Kata Bima Arya, seluruh penjabat daerah minimal harus mengerti problem atau masalah yang ada di daerahnya dan harus menjalin komunikasi dengan anggota dewan termasuk dengan DPRD setempat.

Hal itu dia dapat setelah mendengar adanya keluhan dari para walikota yang sebagiannya tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Keluhannya tidak semua (penjabat daerah) memahami dinamika lokal, saya tidak berbicara soal isu putera daerah, bagi saya apapun sukunya berhak menjadi Penjabat kepala daerah atau memimpin daerah tetapi kalau kemudian latar belakangnya itu tidak membuat mereka paham atas dinamika lokal ini saya kira akan sangat berbahaya sehingga tidak ada sensitivitas nya seperti itu," kata Bima dalam diskusi bersama FIA UI, secara daring, Kamis (17/11/2022).

Tak hanya itu, penjabat kepala daerah saat ini juga harus siap menjadi pemimpin di masa transisi menuju Indonesia emas 2045. Jika tidak, maka kata dia, impian itu hanya belaka saja.

Oleh karenanya kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi itu, penjabat daerah yang saat ini memimpin suatu kota atau kabupaten harus memiliki pemahaman dan bisa memobilisasi kondisi politik di daerahnya.

"Kalau penjabat daerah itu tidak punya pemahaman pemerintahan apalagi tidak mempunyai kemampuan memobilisasi politik dengan dinas-dinas dan komunikasi dengan dewan maka Indonesia 2045 pasti targetnya tidak akan seperti yang akan kita harapkan gitu," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Dinobatkan Pemimpin Terpopuler Versi PR Indonesia

Lebih lanjut, Bima Arya juga menyebut kalau sejauh ini dirinya kerap mendengar keluhan dari kepala daerah lain perihal munculnya izin pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pemerintahan sebelumnya.

Dari kondisi itu, Bima Arya berharap adanya peran dari Penjabat kepala daerah sebagai orang yang berwenang saat ini di daerahnya untuk bisa mengkontrol dan mengendalikan hal tersebut.

"Di perjalanan saya banyak mendengar curhat dari temen-temen kepala daerah bagaimana tiba-tiba saja muncul izin-izin usaha yang bermasalah yang tidak sesuai dengan local wisdom yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan tata kota dan sebagainya," tukas dia.