Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara Brando Susanto mengusulkan agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi lebih membuka akses komunikasi publiknya.
Pasalnya, salah satu unsur penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan langsung.
Masyarakat Kota Jakarta dinilai cukup kritis dan kreatif serta responsif terhadap perbaikan kotanya.
Sebagai Metropolitan yang selalu bergerak 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, justru membuat pemangku kebijakan publik lebih membuka diri pada masukan-masukan warganya
Menurut dia, Jakarta sebagai kota metropolitan harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat untuk mengakses kinerja gubernur.
"Tidak cukup hanya buka front desk di Balai Kota, perlu juga share nomor langsung Gubernur, juga sosmed yang akan selalu direspon," ujar Brando usai acara Media Gathering Laporan Kerja Politik DPRD F-PDIP Kinerja Pemprov 2022, Rabu (28/12/2022).
Brando mengatakan, melayani masyarakat Jakarta yang 10 juta lebih dengan APBD Rp 80 Triliun, harus memiliki sosok gubernur yang betul-betul melayani Publik.
Sudah tugas seorang gubernur melayani dan memberi akses yang luas kepada Rakyat Jakarta.
"Apalagi penggunaan internet, sosmed, WhatsApp, Telegram dan sebagai nya sudah masuk 10 besar kota tertinggi Di Dunia. Komunikasi Pejabat Publiknya jangan konvensional dan priyayi," ucapnya.
Baca juga: PDIP DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Fokus Hadapi Cuaca Ekstrem, Gembong: Siapa Tahu Sampai Januari
Diluar dari itu, tambah Ketua DPD TMP DKI Jakarta itu, ibu kora harus sudah mulai membenahi pengelolaan sampah di Ibukota.
"Kita dengan 11,25 juta jiwa pasti menyisakan sampah rumah tangga yang begitu banyak. Jakarta harus berdiri di atas kaki sendiri dalam pengelolaan sampah," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan, fraksinya secara konsisten mendorong partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui giat lapangan, resap aspirasi (reses), dan sosialiasi PERDA.
Fraksi juga melihat momentum akhir tahun ini sebagai waktu yang telat untuk kembali mengingatkan kembali kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk fokus pada 3 hal yang perlu segera dilakukan berkaitan dengan permasalahan di Jakarta.
“Kami masih ingat amanah dari Pak Jokowi untuk Pak Heru untuk segera menyelesaikan normalisasi sungai, mengejar integrasi transportasi, dan terakhir melakukan antisipasi resesi di Jakarta,” ujar Gembong.
Fraksi juga mengingatkan kepada seluruh anggota Fraksi PDIP untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di Jakarta dengan mengadakan berbagai acara dialog dan konsultasi dengan masyarakat.