TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Fadil Imran dimutasi dari jabatannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempromosikan Irjen Fadil Imran menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Fadil menggantikan Kabaharkam sebelumnya yakni Komjen Arief Sulistyanto yang telah memasuki masa pensiun dari Korps Bhayangkara.

Penunjukkan Fadil ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023.

"Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran, SIK, M.Si. NRP 68080522 Kapolda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabaharkam Polri," demikian poin kedua dalam surat telegram tersebut dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Sementara untuk  posisi Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya akan digantikan oleh Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi perwira tinggi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan penugasan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: KPK Tepis Isu Pengembalian Karyoto dan Endar Priantoro ke Polri Terkait Formula E

Sosok Irjen Karyoto

Karier Irjen Pol Karyoto terbilang cemerlang.

Beberapa waktu lalu dia bahkan dikabarkan jadi calon kuat  Kabareskrim Polri.

Dia juga pernah menjabat Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Karyoto lalu ditarik ke Mabes Polri 2  bulan lalu. Penarikan Irjen Kartoyo dibarengi kasus Formula E di KPK yang tak kunjung tuntas. 

Disarikan Kompas.TV dari berbagai sumber, Irjen Karyoto dilahirkan di Pemalang, Jawa Tengah, pada Oktober 1968.

Dia tercatat sebagai lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse dengan ditandai penugasannya sebelum tahun 2008 sebagai perwira menengah di Bareskrim.

Mentas dari Bareskrim, perjalanan karier Karyoto pun dimulai sejak tahun 2008 dengan menjadi Kapolres Ketapang.

Sejumlah posisi strategis juga sempat diembannya.

Seperti Kapolres Barelang, Dirreskrimum Polda DIY, hingga dua kali memegang posisi Wakapolda yakni Wakapolda Sulawesi Utara dan Wakapolda DIY dengan pangkat Brigjen.

Pada 14 April 2020, pangkatnya naik satu tingkat lebih tinggi seiring penunjukkan dirinya sebagai Deputi Penindakan KPK.

Nama Karyoto sendiri sejatinya pernah muncul dalam dugaan kriminalisasi terhadap Komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto alias BW pada 13 Januari 2015.

Momen tersebut terjadi tak lama setelah komisi antirasuah mengumumkan penetapan tersangka kepada Budi Gunawan, yang kala itu menjadi calon tunggal Kapolri dalam kasus rekening gendut.

Saat konflik tersebut meruncing, Karyoto masih menjabat Direktur Reserse Umum Polda DIY berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Karyoto yang pernah bertugas di KPK itu juga sempat mendatangi bekas kantornya pada awal Februari 2015.

Ia mengantarkan surat dari Bareskrim Polri berisi panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat struktural di KPK.

Polisi juga meminta berkas sejumlah kasus korupsi yang tengah disidik KPK.

Kala itu, Bareskrim sedang menggarap perkara pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Bambang Widjojanto.

Di awal masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs, Karyoto juga sempat mendaftar jadi Direktur Monitor KPK.

Namun, pencalonan tersebut ditentang kalangan internal KPK.

Salah satu alasannya, Karyoto sempat masuk radar Kuningan (lokasi kantor KPK) dalam perseteruan KPK dan Polri dalam kasus Budi Gunawan.

Alhasil, Karyoto pun gagal dalam seleksi ini.

Di masa kepemimpinan Firli Bahuri cs sekarang, Karyoto yang telah menjabat Wakapolda DIY, kembali mencalonkan diri untuk posisi yang lebih tinggi, yakni Deputi Penindakan KPK.

Posisi tersebut cenderung strategis karena akan membawahkan seluruh aspek penindakan komisi antikorupsi.

Mengikuti proses seleksi sejak awal Maret 2020, Karyoto akhirnya dipilih Ketua KPK Firli Bahuri dkk untuk posisi tersebut.

Perjalanan Karier:

- Pamen Bareskrim Polri

- Kapolres Ketapang (2008)

- Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009)

- Penyidik Utama Tk. II Dit III/Kor Dan WCC Bareskrim Polri (2010)

- Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011)

- Kapolresta Barelang (2012)

- Dirreskrimum Polda DIY (2014)

- Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri (2015)

- Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN (2016)

- Analis Kebijakan Utama bidang Pidkor Bareskrim Polri (2018)

- Wakapolda Sulawesi Utara (2018)

- Wakapolda DIY (2019)

- Deputi Penindakan KPK (2020)

Sumber: Kompas.com/Kompas.TV.Tribunnews.com