Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dimulai 21 Agustus 2023.
Kebijakan Work From Home (WFH) tersebut akan berlangsung sekitar satu hingga dua bulan.
Selain untuk mengurangi polusi, kebijakan ini diambil untuk mengurangi tingkat kemacetan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta agar menciptakan kenyamanan.
"Kemarin saya minta Pak Sekda (Sekretaris Daerah), mungkin tanggal 21 (Agustus). Rencana satu hingga dua bulan" ungkap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (18/8/2023).
"Untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN, intinya itu," sambungnya.
Nantinya, 50 persen ASN Pemrov DKI akan bekerja dari rumah, sementara 50 persen lainnya tetap bekerja di kantor.
Selain itu untuk mengurangi kemacetan jelang KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta, kebijakan ini diharapkan juga dapat mengurangi emisi gas pembuangan kendaraan sehingga menekan polusi udara.
Baca juga: Polusi Udara Jakarta, Ketua DPRD DKI: Cucu Saya Kena ISPA, Semalam Masuk RS
Seperti diketahui, terpilihnya DKI Jakarta sebagai kota paling berpolusi di dunia menjadi sorotan media asing.
Jakarta diketahui secara konsisten berada di posisi ke-10 paling berpolusi secara global sejak Mei.
Data harian dari situs IQ Air mencatat Jakarta menjadi kota ke-4 dunia yang tingkat polusi udaranya tertinggi hari ini.
Sektor transportasi tercatat menyumbang polusi udara terbesar yaitu sekitar 32-41 persen, sementara sektor industri 14 persen.
Berdasarkan tingkat pengukuran partikulate matter atau PM 2,5 yaitu partikel udara yang lebih kecil dari mikro meter, poin pm 2,5 Jakarta adalah 102.
Sementara tingkat sulfur dioksida atau SO2 yaitu zat polutan hasil pembakaran minyak, gas dan batu bara di Jakarta mencapai 54 atau dalam kategori sedang.
Pemrov DKI Tetapkan Status Bahaya Polusi di Jakarta
Pemrov DKI Jakarta diketahui menetapkan status bahaya polusi di Jakarta.
Mengenai hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pada Senin (14/8/2023) juga memberikan opsi Work From Home (WFH) bagi para pekerja dan akan segera diterapkan oleh para ASN di Pemprov DKI Jakarta.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyebutkan, penyebab utama pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari kendaraan bermotor dan kemarau panjang.
Baca juga: Polusi Udara Sebabkan Kematian, Ada 9 Juta Jiwa Meninggal Setiap Tahun
Sebagai upaya mengatasi polusi udara tersebut, Heru Budi kemudian menganjurkan para PNS DKI Jakarta agar WFH untuk mengurangi transportasi.
"Work from home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, artinya work from home itu 50 persen, 50 persen atau 60 persen, dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI," kata Heru dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Senin (14/8/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Selain PNS DKI Jakarta, pihaknya juga meminta arahan terkait WFH ini bisa diterapkan pada kementerian dan lembaga lain.
"Nanti kami minta juga Kementerian lain bisa bersama-sama melakukan work from home ini," ujar Heru Budi.
Pemrov DKI Ajak Masyarakat Gunakan Kendaraan Listrik
Pemrov DKI Jakarta juga terus menggalakkan penggunaan kendaraan listrik.
Salah satunya yakni dengan mengganti armada bus Transjakarta konvensional dengan kendaraan listrik
“Konsep DKI kan sudah jelas, bus listrik, kendaraan bermotor untuk (operasional) petugas juga listrik,” tutur Heru Budi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (14/8/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.
Pemprov DKI, dikatakan Budi juga terus melakukan sosialiasi soal penggunaan transportasi umum, sehingga masyarakat bisa beralih menggunakan angkutan massal.
“Kami menggalakan transportasi moda umum, seperti kereta umum, MRT, LRT, dan lain-lainnya,” kata Heru Budi.
Baca juga: Transjakarta Targetkan 100 Bus Listrik Beroperasi Tahun Ini Guna Tekan Polusi Udara Ibu Kota
Heru Budi mengatakan, solusi jangka pendek sama seperti solusi jangka panjang untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
"Untuk jangka panjang ya pembangunan transportasi, jangka pendek dan jangka panjang sama (solusinya)," ungkap Heru Budi.
Dikatakan Budi, upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan menambah ruang terbuka hujau (RTH).
“Kami setiap Minggu menambah RTH, setiap kelurahan tiap tiga bulan menambah ruang terbuka hijau."
"RTH yang sekarang dirawat termasuk media tanam pohon,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Ada pula wacana penerapan aturan lalu lintas 4 in 1 sebagai upaya mengatasi polusi udara, yang diharapkan dapat menekan jumlah kendaraan pribadi oleh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya.
Menhub Ajak Masyarakat Beralih Gunakan Kendaraan Listrik
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik agar menciptakan kualitas udara baik, terutama di Jakarta.
Dikatakan Budi, dengan beralih memakai kendaraan listrik maka akan bisa menurunkan polusi udara di Jakarta.
Lantaran, kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara lebih dari 50 persen.
Apalagi, kini masyarakat sudah mulai beraktivitas normal kembali setelah pandemi Covid-19, sehingga polusi udara di Jakarta menjadi meningkat.
Baca juga: Polusi Udara DKI Jakarta Disebut Terburuk di Dunia, KLHK: Perlu Ada Data Pembanding
"Kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Menhub dalam pernyataan tertulis dikutip Senin (14/8/2023).
Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai untuk mempercepat terbentuknya ekosistem sepeda motor listrik melalui peningkatan pelayanan pengujian tipe sepeda motor konversi.
(Tribunnews.com/Rifqah/Nitish Nawairoh) (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)