Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbaikan ruas jalan dan drainase di sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya sering kali mengakibatkan kemacetan ekstrem di sejumlah wilayah khususnya saat jam masuk kerja maupun jam pulang kantor.
Pemerintah diminta mencarikan solusi konkret untuk mengelola perbaikan jalan dan drainase.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati mendesak pemerintah untuk mengelola perbaikan ruas jalan di wilayah Jakarta dan sekitarnya agar tidak menimbulkan kemacetan ekstrem yang menganggu masyarakat dalam beraktivitas.
Baca juga: Menko Luhut: Kehadiran LRT Jabodebek Bantu Kurangi Macet dan Polusi
“Perbaikan jalan di wilayah Jakarta dan kota-kota penyangga harus dikelola dari sisi waktu, rekayasa lalu lintas, penyiapan jalur alternatif bagi pengendara, serta aparat lalu lintas. Perbaikan jalan penting, tapi mengelolanya juga tak kalah penting,” ujar Okky di Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Menurut dia, dalam beberapa waktu terakhir kemacetan ekstrem khususnya di jam berangkat kerja dan jam pulang kantor yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya disebabkan perbaikan ruas jalan dan drainase.
Okky menyebut semestinya pemerintah memiliki peta terkait wilayah dan ruas jalan mana saja yang dilakukan perbaikan.
“Mestinya ada peta wilayah mana dan ruas jalan mana yang dilakukan perbaikan. Peta ini penting untuk pengelolaan dampak dari perbaikan tersebut,” tegas Okky.
Saat ini, imbuh Okky, perbaikan jalan maupun drainase telah mengakibatkan kemacetan ekstrem di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kemacetan ini, kata Okky, merugikan aktivitas warga.
Baca juga: Ayu Ting Ting: Indonesia Belum Merdeka dari Macet dan Polusi
Semestinya, dengan pemetaan wilayah dan ruas jalan mana yang diperbaiki akan meminimalisir dampak perbaikan jalan atau drainase.
“Apa memang harus bersamaan perbaikan ruas jalan, misalnya antara wilayah di Tangerang Selatan dengan wilayah Jakarta Selatan? Peta perbaikan ruas jalan atau drainse di wilayah Jakarta dan sekitarnya mestinya menjadi rujukan aparat agar kemacetan ekstrem tidak terjadi,” urai Okky.
Menurut dia, koordinasi antarwilayah di bawah supervisi pemeirntah pusat dapat dilakukan agar meminimalisir dampak kemacetan akibat perbvaikan jalan atau drainsae di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Saya kira pemerintah pusat dapat mengumpulkan pemerintah daerah di Jakarat dan sekitarnya untuk melakukan mitigasi dampak perbaikan jalan ini. Koordinasi Kementerian PUPR, Perhubungan, Lantas Polri dan Pemda di Jakarta dan kota sekitarnya mendesak dilakukan,” tandas Okky.
Di bagian lain, Okky mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dalam perawatan jalan di daerah yang dituangkan dalam Inpres No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah.
Menurut dia, program perbaikan jalan di daerah yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 34 triliun itu harus terorganisir dan berbasis data di lapangan.
“NasDem menyambut baik inisiasi pemeirntah pusat terkait perbaikan jalan-jalan di daerah. Pemerintah harus mengorkestrasi perbaikan jalan yang basisnya data dan kemampuan pemerintah,” tegas Okky.
Menurut dia, Kementerian PUPR dapat melakukan konsolidasi pendataan jalan di daerah dengan melibatkan dinas PUPR se-Indonesia yang dikaitkan dengan kemampuan anggaran di tiap-tiap daerah.
Okky menegaskan data menjadi pemandu untuk melaksanakan kegiatan perbaikan jalan di daerah.
“Basisnya harus data riil di lapangan agar tepat sasaran dan mendorong transparansi dan akuntabilitas kegiatan,” tutup Okky.