"Saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," kata Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Selasa (14/11/2023).

Menurut informasi yang didapatnya dari para kader Posyandu, menu makanan tambahan hari pertama hanya berisi nasi dan sayur sop.

"Hari kedua saat saya datang ke Posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak-otak," jelasnya.

Yeti menilai menu yang diberikan oleh Pemkot Depok tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 18.000 per orang.

"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik. Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya.

Para kader Posyandu, lanjut Yeti, malu untuk membagikan makanan tambahan kepada keluarga sasaran stunting karena makanan yang jauh dari nilai gizi.

"Ini yang menjadi keluhan para kader Posyandu. Apalagi mereka setiap hari keliling untuk membagikan makanan tambahan ini," papar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Yeti meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mengevaluasi dan mengawasi program pembagian makanan tambahan ini.

"Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," imbuhnya.

Dia melihat program ini hanya untuk memenuhi target menghabiskan dana dari anggaran tambahan dalam APBD Kota Depok.

"Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok," tandas Yeti.

Persoalan makanan tambahan anak stunting ini sudah sempat disorot oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (13/11/2023).

Hamzah mengungkapkan menu stunting yang dibagikan di wilayah Kecamatan Tapos sangat jauh dari nilai gizi.

"Menu stunting kan harusnya untuk memperbaiki gizi anak stunting. Kalau cuma nasi dan kuah sup itu nggak ideal untuk diberikan kepada balita stunting. Apalagi anggarannya senilai Rp 18.000," tutur Hamzah.