Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Baswedan santer digadang-gadang berpeluang kembali maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 mendatang.
Anies sebelumnya sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan kemudian maju menjadi calon presiden nomor urut 1 di Pilpres 2024.
Menanggapi peluang itu, Anies menegaskan dirinya dan calon wakil presiden (cawapres) nomor utnya, Muhaimin Iskandar, saat ini memilih fokus menuntaskan perhitungan suara Pilpres 2024.
Ia mengaku belum berpikir jauh soal peluang kembali maju di Pilkada DKI pada November 2024 mendatang itu.
Anies memastikan untuk fokus dalam memperjuangkan suara pemilihnya di Pilpres 2024.
Tanggapan NasDem
Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari menanggapi nama Anies Baswedan yang kembali didorong menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Ia mengatakan, partainya sudah menggodok nama yang bisa dipertimbangkan publik untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Mereka semuanya adalah kader dari partai NasDem.
Dijelaskan Taufik, ada tiga nama yang sudah menjadi usulan dari NasDem. Di antaranya, Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni yang diusulkan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Di sisi lain, kata Taufik, memang ada sejumlah nama lain yang diusulkan maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, nama itu masih sekadar usulan.
Kata Pengamat
Dikutip dari Tribunjakarta.com, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Vocpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyebut tidak mudah, jika ingin kembali maju di Pilkada DKI Jakarta.
Pasalnya, Anies sendiri tak memiliki kendaraan politik.
Jadi, Anies harus menunggu ada parpol yang kembali mengusungnya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.
PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak mempermasalahkan jika mengusung Anies lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Apalagi, PKS telah mendukung Anies saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan saat dia maju dalam Pilpres 2024.
Meski demikian, PKS juga tidak menutup kemungkinan akan mencalonkan kadernya sendiri jika ada yang memiliki elektabilitas tinggi dalam survei.
Mahbruri menuturkan, hingga saat ini PKS belum menyiapkan nama-nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI.
Menurutnya, PKS masih menjaring nama-nama tokoh yang mumpuni.
Demokrat
Partai Demokrat menyiapkan Srikandi Tanjung Priok, Nurwayah untuk melawan Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni yang maju sebagai cagub DKI Jakarta 2024.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan Nurwayah merupakan kader internal dari Demokrat. Saat ini, Nurwayah maju sebagai caleg dari Demokrat pada Pemilu 2024.
Kamhar menuturkan Demokrat memang sudah mempertimbangkan beberapa nama untuk diajukan pada Pilgub DKI Jakarta pada November 2024 mendatang diantaranya Nurwayah.
Kamhar menyampaikan bahwa nama cagub dari eksternal partai Demokrat masih belum dapat diputuskan. Nantinya, pihaknya masih menunggu dinamika politik terlebih dahulu.
Golkar
Partai Golkar menyampaikan, Ridwan Kamil (RK) belum membuat keputusan terkait tawaran maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menjelaskan, belum ada perkembangan terkait keputusan majunya Ridwan Kamil di Jakarta.
Dave menjelaskan, sebelum pemilu 2024 berakhir, Golkar telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju di Pilkada dan RK diberikan surat tugas untuk maju Pilkada DKI atau Jawa Barat. Nah, sekarang belum diputuskan.
Saat ini, Golkar masih menunggu keputusan dari mantan Gubernur Jawa Barat itu.
Sebelumnya, Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait viralnya baliho bertuliskan 'OTW Jakarta' yang disangkutkan dengan dirinya mencalonkan diri sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta di Pilkada mendatang.
Dalam video yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa baliho tersebut terkait dirinya menjadi brand ambassador (BA) dari produk skincare miliknya, R1.
Dalam videonya, Ridwan Kamil menjelaskan, terkait tertulisnya 'OTW Jakarta' di baliho tersebut, lantaran peluncuran produk skincare miliknya itu digelar di Jakarta pada 18 Maret 2024.
Sementara itu jelang Pilkada serentak November 2024 mendatang, belum jelas apakah gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan dipilih langsung melalui Pilkada 2024 ini atau dipilih langsung oleh Presiden RI.
Wacana mengenai Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh presiden muncul setelah DPR RI menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RUU DKJ Achmad Baidowi membenarkan kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
Hal ini mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD".
Meski menghilangkan pilkada langsung, Awiek menegaskan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD.(*)