Ringkasan Berita:

• TB Asep Nurdin menyebut Pemkot Tangerang Selatan mulai memanfaatkan big data analytics untuk memantau isu secara real-time dan mencegah krisis informasi akibat echo chamber dan hoaks.
• Melalui platform Tangsel ONE dan asisten virtual Helita, pemerintah mengintegrasikan layanan informasi agar warga lebih mudah mengakses dan memverifikasi informasi resmi.
• Kominfo Tangsel memperkuat tim CSIRT untuk menjaga keamanan data.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena echo chamber serta maraknya sebaran hoaks di tengah masyarakat saat ini menjadi perhatian serius jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan.

Guna mengantisipasi krisis informasi, Dinas Kominfo kini mulai menerapkan big data analytics untuk memantau dinamika isu yang berkembang secara real-time.

Kepala Dinas Kominfo Tangsel, TB Asep Nurdin menyatakan, penggunaan teknologi ini menjadi langkah preventif agar pemerintah setempat dapat merespons isu sebelum berkembang menjadi informasi yang keliru di tengah masyarakat.

"Strategi ini memungkinkan pemerintah melakukan langkah preventif sebelum sebuah isu berkembang menjadi krisis informasi," ujar Asep, Selasa (28/4/2026).

Asep menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi sistem komunikasi publik yang telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir.

Memasuki tahun 2025, pihaknya fokus pada pengembangan ‘Era Satu Ekosistem Percakapan’ melalui platform Tangsel ONE dan layanan asisten virtual Helita. Tujuannya adalah memusatkan layanan informasi agar warga tidak perlu mengakses terlalu banyak aplikasi.

"Warga kini bisa mendapatkan akses informasi kota secara otomatis, termasuk melalui kanal percakapan yang aktif 24 jam. Ini adalah upaya agar informasi resmi tetap menjadi referensi utama warga untuk memverifikasi kebenaran isu," tuturnya.

Selain itu, pihak dinas juga mencatat telah mengaktifkan berbagai layanan digital mulai dari sistem perizinan online (Simponie), sistem pengaduan warga (LAPOR!), hingga portal pajak daerah guna memudahkan akses layanan tanpa tatap muka.

Di sisi lain, Asep menyadari bahwa integrasi data yang masif dalam satu ekosistem digital membawa risiko keamanan siber yang tidak kecil.

Oleh karena itu, penguatan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) menjadi prioritas utama guna melindungi privasi dan kedaulatan data warga.

“Kedaulatan data warga adalah prioritas tertinggi. Kami terus memperkuat pertahanan siber karena kepercayaan publik sangat bergantung pada seberapa aman sistem yang kami bangun," tegas Asep.

Ke depan, pihaknya menargetkan pengembangan sistem layanan yang lebih prediktif berbasis data pada periode 2026-2027. Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), diharapkan kebutuhan warga dapat teridentifikasi lebih cepat.

Meski teknologi terus berkembang, Asep menekankan bahwa perubahan budaya kerja di internal dinas menjadi kunci utama.

“Teknologi hanyalah instrumen. Kami ingin memastikan pemerintah hadir di tengah riuhnya arus informasi digital untuk memberikan solusi yang inklusif bagi seluruh warga," pungkasnya.