Baca tanpa iklan
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan seluruh elemen bangsa agar waspada terhadap tantangan kebangsaan internal yang sekarang tengah dihadapi bangsa Indonesia.
Berdasar dari TAP MPR No.VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Mahyudin mengungkapkan ada beberapa hal terkait tantangan kebangsaan dari sisi internal yang harus diwaspadai antara lain soal pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme daerah.
"Pengabaian dan disparitas seputar kesejahteraan daerah akan menimbulkan kecemburuan sosial dan timbulnya kesenjangan sosial," ujarnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Timur, di Gedung Wanita Bina Rahayu Lembuswana, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (30/10/2018).
Efek dominonya, lanjut Mahyudin adalah muncul berbagai keinginan dan perlawanan untuk melepaskan diri dan berdiri sendiri. Inilah yang dulu terjadi dengan aksi separatis di Aceh dengan GAM nya dan OPM di Papua. Mereka merasa daerahnya kaya tapi penduduknya malah tertinggal.
Pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan Pancasila yang salah satu silanya adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah solusi tepat untuk bangsa Indonesia menghadapi tantangan tersebut. Inilah yang harus diperhatikan dan ditekankan.
"Aksi separatis dan potensi disintegrasi terbukti hilang dengan sendirinya ketika kesejahteraan daerah diperhatikan dan keadilan sosial diperhatikan. Diantaranya dengan otonomi daerah dan otonomi khusus. Dengan itu, daerah-daerah yang tadinya tertinggal mampu mengejar ketertinggalannya," ucap Mahyudin.
Namun, tidak semua daerah mesti dibuat otonomi khusus apalagi daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi seperti Kalimantan Timur (Kaltim).
"Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan berlangsung efektif dan bermanfaat diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia khususnya rakyat Kaltim," tandasnya.
Tantangan bangsa lainnya yang perlu diperhatikan dan diwaspadai, menurut Mahyudin adalah kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.
"Maraknya kepala-kepala daerah juga pejabat-pejabat publik lainnya yang terkena OTT KPK karena tersandung kasus korupsi adalah bukti bahwa makin minimnya keteladanan dari sosok oknum-oknum pemimpin. Saking seringnya, Indonesia sudah memasuki darurat korupsi," katanya.
Ditegaskan Mahyudin, melihat fakta menyedihkan tersebut, integritas sangat dibutuhkan Indonesia. Integritas akan muncul dari kesadaran diri. Sadar bahwa jabatan apapun posisinya adalah amanah rakyat bukan untuk mencari kekayaan.
"Untuk mencapai ke sana mulailah dari diri kita sendiri dan saat ini sebab kalau bukan dari kita siapa lagi yang akan memulainya dan kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi. Mulailah dari hal sederhana misal bagaimama bersikap kepada lambang negara, kepada bendera dan bagaimana sikap mendengarkan lagu kebangsaan. Dengan begitu akan tertanam rasa cinta kepada bangsa, negara dan rakyat dan akan terpelihara dari hal-hal yang menyakiti rakyat," tegasnya.
Peran para ibu, lanjut Mahyudin, dalam hal tersebut sangatlah penting. Sebab, pendidkan awal dan efektif adalah dari rumah. Di sinilah peran ibu kepada anak-anaknya. Jika sang ibu wawasan kebangsaan serta pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsa kuat, maka akan tertular kepada anak-anaknya.
"Jadi jangan remehkan peran dan kiprah ibu-ibu untuk kemajuan bangsa. Sosialisasi yang ditujukan kepada ibu-ibu juga dengan maksud memperkaya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur bangsa para ibu," tandasnya. (*)