Baca tanpa iklan
Saat berada di Gedung Serba Guna Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 19 Maret 2019, Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengakui dengan jumlah anggota MPR sebanyak 692 orang dan untuk menjalankan UU. No. 17 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada anggota MPR memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok desa dan kecamatan pasti tidak memadai.
"Meski demikian kami mencoba untuk melakukan itu dengan datang ke Kota Bangun ini", paparnya. Kota Bangun bila ditempuh dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memerlukan waktu sekitar 2,5 jam dan harus melintasi Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara dengan jalan naik, turun, dan berkelok.
Dari faktor seperti ini, wilayah Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang jumlahnya mencapai lebih dari 250 juta jiwa dan tersebar di mana-mana, merupakan tantangan tersendiri bagi anggota MPR untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar.
Untuk itu Mahyudin berharap agar lembaga yang dibentuk oleh Presiden, yakni Unit Kerja Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila, harus segera bekerja dan aktif untuk memantapkan ideologi Pancasila di tengah situasi bangsa seperti saat ini.
Lebih lanjut dikatakan, perlu langkah strategis untuk pemantapan ideologi Pancasila secara massif. Cara pemantapan ideologi Pancasila lewat Penataran P4 seperti pada masa lalu, menurutnya bisa dilakukan lagi.
"Pelajaran PMP yang diajarkan di sekolah-sekolah seperti pada masa lalu juga bisa ditempuh", paparnya.
Pria asal Kalimantan itu mengakui masyarakat rindu akan penyegaran dan pemantapan ideologi Pancasila seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu. "Terlihat masyarakat sangat antusias ikut Sosialisasi Empat Pilar", tuturnya.
Dalam acara sosialisasi yang dihadiri ratusan masyarakat Kota Bangun, Mahyudin menyebut bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa.
"Bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku, bahasa, dan pulau disatukan oleh Pancasila", tuturnya. "Kita bisa bersatu dalam NKRI ya karena ada Pancasila", tambahnya.
Dikatakan persatuan merupakan ikatan yang penting. Tanpa persatuan bangsa ini tak akan bisa merdeka. Menurutnya, bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun. Lamanya penjajahan bukan karena bangsa penjajah itu bangsa yang hebat. "Namun mereka bisa mengadudomba antarsuku dan bangsa yang ada di nusantara," ungkapnya.
Belajar dari pengalaman masa lalu dan agar Indonesia maju maka persatuan harus dijaga dan dipelihara. Untuk memupuk persatuan, menurut alumni Universitas Lambung Mangkurat itu, MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar.
"Selain untuk menjaga persatuan juga untuk menghadapi Pemilu yang penuh hoax", paparnya. Perbedaan pilihan dalam Pemilu menurut Mahyudin sebetulnya hal yang biasa. "Jangan sampai beda pilihan politik membuat bangsa ini pecah," tegasnya.
Disampaikan kepada peserta sosialisasi, bangsa ini tengah menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Tantangan itu disebutkan seperti adanya pemahaman keagamaan yang tidak tepat sehingga menimbulkan perilaku radikal, kurangnya menghargai kebhinnekaan, fanatisme daerah, tak adanya keteladanan dari pemimpin, serta globalisasi yang melahirkan sikap individualisme.
Diakui tantangan itu, berdasarkan sejarah yang ada, bisa ditangani. Diungkapkan selepas Indonesia merdeka, bangsa ini menghadapi berbagai pemberontakan, baik dari ekstrim kanan maupun kiri, seperti Pemberontakan PKI 1948, G 30 S/PKI, Pemberontakan DI/TII, PRRI Permesta.
"Syukur semua pemberontakan bisa digagalkan," tutupnya. (*)