Baca tanpa iklan
DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia menggelar Silaturahim Syawal di DPP LDII pada Selasa (18/6/2019). Acara bertema “Merajut Keindahan Ukhuwah Melestarikan Jati Diri Bangsa” tersebut dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah dan para tokoh nasional dari partai politik dan pimpinan ormas-ormas keagaman.
Tampak hadir dalam pertemuan itu selain Ahmad Basarah, juga Deding Ishak anggota DPR Fraksi Golkar, Mindo Sianipar dan Efendi Sianipar dari Fraksi PDIP, politisi PAN dan anggota DPR terpilih Lulung Lunggana dan Wa Ode Zaenab dan lain lain.
Hadir juga perwakilan Kedubes Singapura dan Malaysia, Walubi, Ketua MUI DKI KH Munahar Muchtar, Ketua Yayasan Minhajurrosyidin Komjen (Pur) Nurfaizi, perwakilan Walubi, dan tokoh-tokoh lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam menegaskan silaturahim ini merupakan pertemuan anak bangsa untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai latar belakang untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Forum halal bihalal ini menyatukan kita semua yang berbeda-beda latar belakangnya, bahwa LDII menunjukkan diri sebagai ormas keagamaan yang tak berafiliasi dengan parpol manapun. Sehingga PDIP bisa datang ke sini membaur dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Di forum ini, antara kader-kader PAN, Golkar, PDIP bisa mewujudkan ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariyah,” ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.
Basarah lalu mengenang asal usul silaturahim Syawal yang kerap juga disebut halal bi halal. Silaturahim syawal menurutnya mulai dilaksanakan pada 1948. Saat itu Indonesia dalam keadaan berpecah belah, para elit politik saling bertentangan.
"Bahkan ada pemberontakan DI/TII dan PKI. Lalu KH. Wahab Chasbullah mengusulkan kepada Soekarno untuk mempertemukan para tokoh politik dalam suasana Idul Fitri, “Usul itu dilontarkan Kyai Chasbullah pada pertengahan Ramadan,” ujar Basarah.
"Bung Karno saat itu menanyakan, Silaturahim Syawal itu dinamakan apa? Lalu Kyai Wahab menyarankan dipakai istilah ‘halalbihalal’ dan Soekarno menyetujuinya. Sang Proklamator lalu mengundang semua tokoh politik ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi bertajuk ‘Halal bi halal’. Inilah yang kemudian disebut halal bi halal yang istilahnya saat ini mulai diasingkan dengan istilah "open house“. Di luar negeri halal bi halal atau open house juga sudah ditiru menjadi tradisi umat Islam dunia, seperti di Singapura dan Malaysia,” ujar Basarah.
Basarah juga mengingatkan, agar tak ada lagi perpecahan di kalangan Nasionalis dan Islam.
“Lahirnya Piagam Jakarta dalam sidang-sidang BPUPK dulu adalah atas prakarsa Bung Karno yang merupakan tokoh nasionalis. Begitu pula dengan perubahan Piagam Jakarta menjadi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga karena peran tokoh-tokoh Islam yang menjadi Pendiri Bangsa yang ikut menyetujuinya,” ujar Basarah.
Basarah melanjutkan, bahwa peran Bung Hatta juga sangat besar, di mana beliaulah yang telah melobi tokoh-tokoh Islam tersebut sehingga berhasil mencapai titik temu di antara pandangan para Pendiri Bangsa pada waktu itu. Bung Hatta melihat negara ini dibangun di atas berbagai agama dan golongan.
Lobi Bung Hatta dalam masalah yang sensitif itu ternyata berhasil dan dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam saja, bukan bertahun-tahun.
"Hal itu karena para tokoh-tokoh ulama para pendiri bangsa adalah tokoh-tokoh negarawan yang juga amat mencintai negaranya," begitu ujar Basarah mengagumi Bung Hatta.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso menanggapi kekaguman Basarah terhadap LDII, dengan mengatakan kehadiran para tokoh nasional dan para anggota DPR dari berbagai partai, karena LDII mengedepankan prinsip keterwakilan bukan keterpilihan.
“Seseorang bisa terpilih menjadi anggota DPR bisa karena uangnya banyak, sehingga terpilih namun ia belum tentu mewakili rakyat,” ujar Chriswanto.
Dengan demikian, menurut Chriswanto, LDII selalu bisa bekerja sama dengan anggota DPR dari berbagai fraksi yang memiliki keterwakilan.
Dengan bersatunya seluruh komponen bangsa, DPP LDII menurut Chriswanto, berharap pembangunan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Pasalnya persatuan sangat penting sebagai modal pembangunan. (*)