Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menggelar Silaturahim Kebangsaan antara Pimpinan MPR dengan pimpinan partai-partai politik. Lawatan Silaturahim Kebangsaan pertama dilakukan dengan mengunjungi Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
"Setelah beberapa waktu lalu pimpinan MPR RI menyambangi Presiden dan Wapres periode 2014-2019, Presiden dan Wapres terpilih 2019-2024, para mantan presiden dan kontestan Pilpres 2019, kini kami melakukan Silaturahim Kebangsaan dengan mendatangi para pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat. Silaturahmi Kebangsaan ini muncul dan sudah kami gelorakan sejak sebelum pelantikan Presiden RI beberapa waktu lalu," ujar Bamsoet usai bertemu dengan Pimpinan PAN, Selasa (12/11/19).
Baca: Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Lestari Moerdijat dan Syariefuddin Hasan.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, Silaturahim Kebangsaan dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas kebutuhan konstitusi bangsa. Salah satunya, terkait amandemen terbatas dan keinginan memunculkan GBHN dalam sistem konstitusi Indonesia.
"Hal tersebut sangat penting buat MPR. Sebab, kami menerima 'warisan' dari MPR periode lalu berupa rekomendasi tentang amandemen terbatas. Sehingga, untuk menyikapi hal penting tersebut, kami rasa perlu melakukan silaturahim dengan pimpinan parpol dan tokoh masyarakat," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, PAN secara tegas menyatakan mendorong dilakukannya amandemen terbatas. Begitu pula dengan perlunya dihadirkan kembali GBHN dalam sistem konstitusi Indonesia.
"Tentunya nanti dalam agenda silaturahim selanjutnya akan muncul masukan dan pendapat-pendapat lain. Intinya, MPR RI membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk menyampaikan kepada kami, kira-kira arah konstitusi negara kita mau dibawa kemana kedepannya," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, MPR RI tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait amandemen terbatas dan menghidupkan kembali GBHN. Semua keputusan akan diambil sangat hati-hati dengan memperhatikan semua aspirasi masyarakat yang ada.
Baca: Ketua MPR Sebut PAN Setuju Dilakukan Amandemen Terbatas UUD 1945
"Sekarang kita lempar dan kita buka seluas-luasnya kepada publik, kira-kira arah konstitusi kita kedepan akan dibawa kemana. MPR RI tidak akan gegabah dan akan sangat cermat betul, karena kami tahu dampaknya apabila keputusan ini salah ambil," pungkas Bamsoet. (*)