Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dalam konteks kekinian, penting dicermati tantangan-tantangan kebangsaan yang muncul dalam berbagai dimensi.
Diantaranya,melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, masih tingginya kesenjangan sosial, hingga masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia.
"Dalam kerangka upaya menghadapi tantangan kebangsaan tersebut, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bijak, moralis, dan strategis yang disertai kesadaran kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah kembali kepada jati diri bangsa, karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia yang seutuhnya," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Pelantikan Depidar Soksi Kepri di Tanjungpinang, Kepri, Kamis (21/11/19).
Baca: Hidayat Nur Wahid: Kita Membantu Palestina Karena Alasan Kemanusiaan.
Dalam kesempatan ini Bamsoet juga melantik pengurus Depidar Sentral Organisasi Swadiri Indonesia (SOKSI) XXXII Provinsi Kepulauan Riau.
Turut antara lain Plt Gubernur Kepri Isdianto, Plt Ketua Umum SOKSI Bobby Suhardiman, Ketua Harian SOKSI Fatah Ramli, Ketua Depidar SOKSI XXXII Kepri Ade Angga, Ketua Dewan Pembina Depidar SOKSI XXXII Rizki Faisal, serta ratusan peserta dari sejumlah elemen masyarakat.
Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini menjelaskan, bentuk kembali kepada jati diri bangsa harus dipahami sebagai bakti dan pengorbanan kepada bangsa dan negara.
Baca: MPR Wacanakan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Jadi 3 Periode
Secara sederhana, upaya senantiasa menjaga kebersamaan, persatuan, persaudaraan, harmoni, dan toleransi dalam keberagaman, adalah perwujudan kembali jati diri bangsa.
"Disamping itu, upaya kita melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan berbagai ketertinggalan bangsa juga merupakan bentuk perjuangan kembali kepada jati diri bangsa," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini menekankan, eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.
Baca: Sambangi DPP Permabudhi, Pimpinan MPR Bahas Amandemen UUD
"Empat Pilar MPR RI itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa," papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara ini menilai bahwa bangsa Indonesia hingga saat ini masih tegak berdiri dan bersatu karena adanya kesatuan rasa sebagai bangsa yang bersatu oleh seluruh elemen bangsa yang senantiasa terus terjalin antar generasi.
Baca: Mahasiswa Unwiku Belajar Sistem Tata Negara di MPR
Dalam kerangka inilah, seluruh elemen bangsa harus dapat lebih mengenal, memahami, menerapkan serta turut menyebarluaskan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Karena nilai-nilai dasar inilah yang menjadi landasan bagi kita dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera, sesuai cita-cita para pendiri bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, apapun motif dari sebuah ikhtiar bangsa, tentu mengandung nilai konstruktif untuk didukung.
Baca: Bamsoet di UI Ajak Perguruan Tinggi Aktif Dalam Pembahasan Amandemen Terbatas UUD NRI 1945
Terlebih, substansi Empat Pilar MPR RI ini bukan sesuatu yang baru, tetapi semangat yang sudah tertanam lama dalam jiwa bangsa, sekaligus sebagai nation myth yang hidup dalam struktur dan kultur masyarakat Indonesia.
"Karenanya, upaya yang harus dilakukan adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI secara konsisten. Sehingga, mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk para penyelenggara untuk melaksanakannya," pungkas Bamsoet. (*)