News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Masih Tertinggal, Gus Jazil: Semua Pihak Harus Mengambil Peran

Editor: Content Writer
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

TRIBUNNEWS.COM - Pada 9 Juli 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Sains (STIS) Mambaul Falah Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur; bekerja sama dengan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar webinar dengan tema ‘Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pesisir dan Pulau Kecil di Indonesia’. Hadir sebagai pembicara dalam webinar, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Rektor Unisma Malang sekaligus Ketua Forum Rektor PTNU  Maskuri, Wakil Ketua I STIS Mambaul Falah Angky Soedrijanto, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Anggono.
 
Dalam talkshow secara online tersebut, Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil mengungkapkan bahwa negeri ini sebenarnya sudah banyak memiliki peraturan yang mengatur soal pesisir dan pulau-pulau kecil. Disebutkan peraturan itu seperti Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ada Undang-Undang Kelautan.

“Selain itu, Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan juga sedang dibahas DPR dan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020,” ujar politisi asal PKB itu.
 
Dari aturan-aturan yang ada, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu paling penting adalah implementasinya. “Implementasi penting sehingga masyarakat harus dibina agar memiliki kemampuan melahirkan sumber daya yang unggul di daerah pesisir atau kepulauan,” ujarnya.
 
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menegaskan webinar yang digelar perlu ditindaklanjuti secara serius supaya benar-benar ada pengembangan pulau-pulau kecil agar masyarakat atau komunitas yang berkembang di wilayah pesisir dan pulau kecil berdaya. Sebagai putra asli Bawean, Gus Jazil paham betul kondisi pulau Bawean. Pulau Bawean merupakan salah satu pulau kecil.

“Tingkat ekonomi masyarakat Bawean termasuk juga nelayan belum memiliki keunggulan untuk mengelola sumber daya yang ada,” ucapnya.
 
Dalam kesempatan itu, Gus Jazil menyampaikan pesan kepada Aryo Anggono sebagai wakil dari pemerintah, agar memasukan Bawean sebagai bagian dari pembangunan masyarakat pesisir.

“Saya punya harapan, keinginan, dan inisiatif untuk menjadikan Bawean sebagai pulau yang dikenal memiliki potensi kelautan maupun potensi wisata,” ungkapnya.
 
Apa yang dikatakan itu menurutnya sudah dilakukan sejak tahun 2018, di mana dirinya meminta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar Bawean dimasukan dalam kegiatan pariwisata Sail Internasional. Keinginan Jazilul Fawaid tercapai sebab sejak 2018, Pulau Bawean masuk dalam rute Sail Internasional sehingga Bawean dikenal banyak orang.
 
Meski Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sigap mengangkat Pulau Bawean ke kancah dunia pariwisata hingga tingkat internasional, Gus Jazil masih kecewa dengan sikap pejabat daerah dan masyarakat yang dinilai belum memahami bahwa kegiatan tersebut memiliki dampak terhadap pariwisata maupun promosi Pulau Bawean. Untuk itulah dirinya berujar perlu mengembangkan dan memberdayakan masyarakat pesisir supaya sumber daya manusia meningkat sehingga mampu mengelola alam dan pesisir.
 
Dalam webinar dirinya mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan badan-badan usaha untuk mengambil peran dalam rangka penguatan pembangunan di daerah pesisir atau wilayah-wilayah kepulauan.
 
Diuraikan, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki garis pantai sangat panjang hampir 81.000 km (setara Benua Eropa dan 17.500 pulau. Apa yang dimiliki itu dikatakan sebagai kekayaan yang luar biasa.

“Kekayaan itu bila mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tegasnya.
 
Salah satu tujuan reformasi, menurutnya menggeser pola pikir darat ke laut, menggeser cara pandang terhadap kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih bertumpu pada daratan menjadi bertumpu ke laut.

"Setelah reformasi, lahirlah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," katanya.

Lahirnya kementerian itu dikatakan untuk menggeser orientasi pembangunan dari darat ke laut. Saat ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih banyak terdapat kemiskinan. Diungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia-nya terbelakang.

“Semestinya pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kekuatan dalam membangun negara ini," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini