Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, dalam orasi ilmiahnya di Sidang Senat Terbuka Penetapan Gelar Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, menegaskan perlunya sekali lagi amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menghadirkan haluan negara.
"Haluan negara dibutuhkan agar arah pembangunan nasional berjalan baik, terencana, dan berkesinambungan," tegas Megawati.
"Ibu Megawati dalam orasi ilmiah saat pelantikan profesor kehormatan ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia kembali menegaskan, ada baiknya amandemen UUD Tahun 1945 dilakukan sekali lagi, agar bisa dihadirkan kembali haluan negara. Sehingga, bangsa Indonesia memiliki bintang penunjuk arah pembangunan nasional," ujar Bamsoet usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan untuk Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, di kampus Universitas Pertahanan RI, Bogor, Jumat (11/6/21).
Hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menhan Prabowo Subianto, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan, Kasad Jenderal Andika Perkasa, Kasal Laksamana Yudo Margono, Kasau Fadjar Prasetyo. Turut hadir pula putra Megawati yakni Mohammad Rizki Pratama dan Mohammad Prananda Prabowo.
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, berbekal pengalaman memimpin Indonesia sejak 2001-2004, membuat Megawati mendukung agar MPR RI memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan haluan negara. Megawati merasakan sendiri, ketiadaan haluan negara membuat roda pembangunan tidak berjalan lancar.
"Karena ketiadaan haluan negara, pembangunan yang dilakukan Indonesia kerap maju-mundur dalam pembangunan. Maju selangkah, mundur dua langkah. Maju dua langkah, mundur selangkah. Seperti menari Poco-Poco. Keberlanjutan dan kesinambungan antara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan daerah pun tidak terjadi," urai Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini turut mengapresiasi pengukuhan gelar profesor kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Stratejik yang diberikan Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada Megawati.
Mengajukan paper ilmiah "Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004", Ketua Umum PDI Perjuangan ini melakukan self reflection terhadap perjalanannya selama memimpin Indonesia.
"Dalam dunia akademik, menulis paper tentang pengalaman pribadi merupakan sebuah kelaziman. Terlebih pengalaman yang disampaikan Bu Mega tersebut berisi banyak pelajaran penting, yang bisa digunakan sebagai bekal bagi para generasi muda dan calon pemimpin bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang kelak akan dihadapi Indonesia," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, selama memimpin Indonesia Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Di bidang ekonomi, misalnya, Megawati berhasil menaikan pendapatan per kapita bangsa Indonesia. Dari sekitar USD 465 pada tahun 1997, menjadi USD 930 pada tahun 2004.
"Selama kepemimpinan Bu Mega, nilai ekspor Indonesia berhasil naik. Dari USD 57,158 miliar pada tahun 2002 menjadi USD 61,02 miliar pada tahun 2003. Berkat kepemimpinamnnya, Bu Mega juga berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis energi, setelah berhasil meyakinkan banyak pimpinan perusahaan migas internasional untuk berinvestasi di Indonesia, dengan nilai total mencapai Rp 200 triliun per tahun," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Megawati juga berhasil menyelesaian konflik Poso yang telah berlangsung sejak 1998. Serta penyelesaian konflik Aceh dan Ambon.
"Beliau jugalah yang mengantarkan Indonesia menerapkan pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekaligus sukses penyelenggarakan Pemilu Presiden dan suksesi kepemimpinan nasional secara damai, aman, dan kondusif," pungkas Bamsoet. (*)