News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Silaturahmi dan Halalbihalal ICMI, Bamsoet Tegaskan PPHN Diperlukan Sebagai Arah Negara

Editor: Content Writer
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam kunjungannya ke kantor pusat dan workshop INKA, di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (26/5/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bambang Soesatyo menegaskan ICMI bukanlah sembarang organisasi masyarakat.

ICMI adalah kumpulan cendekiawan muslim yang memegang teguh nilai ke-islaman dan sekaligus sebagai cendekiawan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

ICMI merupakan tempat berkumpulnya orang-orang hebat.

"Menyadur dengan memodifikasi kata-kata yang pernah diucapkan Bung Hatta, maka ungkapannya kurang lebih akan seperti ini, ICMI harus menjadi 'garam' bagi bangsa kita, tidak harus menjadi 'gincu'. ICMI tidak terlihat tetapi terasa, itulah garam. ICMI tidak harus menjadi gincu, kelihatan mencolok tetapi tidak terasa apa-apa. Karenanya, selain sebagai wadah pemersatu, ICMI juga harus mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti peningkatan sumber daya manusia, hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Berbagai persoalan tersebut apabila dipecahkan oleh orang-orang hebat, hasilnya pun pasti hebat," ujar Bamsoet dalam Pidato Kebangsaan di acara Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bi Halal ICMI, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (30/5/22).

Turut hadir secara taping virtual Wakil Presiden KH Maruf Amin. Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Hidayat Nur Wahid, serta Founder ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian.

Sementara Pengurus Pusat ICMI yang hadir antara lain, Ketua Dewan Penasihat Jimly Asshiddqie, Ketua Umum Prof. Arif Satria, Sekjen Andi Yuliani Paris, dan para pengurus pusat ICMI lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di kalangan umat Islam Indonesia dikenal kalimat hubul wathon minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan.

Al-wathon bisa dimaknai tanah air tempat kita hidup, tetapi juga bisa dimaknai sebagai sekumpulan masyarakat yang mempunyai cita-cita bersama, mempunyai komitmen dan konsensus untuk hidup bersama sebagai sebuah kesatuan bangsa.

"Mencintai Al-wathon atau mencintai tanah air berkonsekuensi kepada kewajiban untuk menjaga, merawat dan memakmurkan. Karenanya, kalimat hubul wathon minal iman menyemangati dan menjadi pengikat, menjadi pesan keagamaan yang sangat mendalam bagi umat Islam untuk berkontribusi bagi bangsa, untuk mewujudkan cita-cita yang ingin kita capai bersama, yaitu baldatun, thoyyibatun, wa robbun ghoffur. Artinya, menjadi bangsa yang baik, bangsa yang mulia, bangsa yang berperadaban, bangsa unggul tetapi tetap rendah hati. Bangsa yang rendah hati, adalah bangsa yang selalu menjalin silaturahmi, merawat persatuan bangsa dengan cara memelihara kerukunan sesama warga bangsa," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai upaya memecahkan berbagai persoalan bangsa serta Menuju Indonesia Emas tahun 2045, MPR RI melalui Badan Pengkajian telah menyelesaikan rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Pimpinan MPR untuk kemudian diteruskan kepada para Ketua Umum Partai Politik untuk dikaji dan dipelajar lebih lanjut.

"Gagasan menghadirkan PPHN tidak lain sebagai upaya untuk memberi arah pencapaian tujuan negara yang mempertemukan nilai-nilai luhur Pancasila dalam wujud nilai-nilai fundamental dasar dan ideologi negara dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi. PPHN bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan dominasi antara Eksekutif dan Legislatif sebagaimana sering diperdebatkan para ahli. Tidak pula dimaksudkan sebagai upaya parlemen membatasi otoritas pemerintah
dalam ruang Presidensial. Melainkan justru sebagai upaya untuk memperkuat konsensus nasional kita dalam mematangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat di alam demokrasi," pungkas Bamsoet. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini