TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengingatkan agar seluruh komponen bangsa bersiap menghadapi kondisi dunia yang semakin tidak menentu pada 2023 mendatang.

Khususnya dalam menghadapi harga komoditas yang tinggi, normalisasi kebijakan moneter negara maju yang agresif, konflik Rusia-Ukraina serta kemungkinan terjadinya ketegangan baru di Taiwan. Situasi dunia telah masuk 'lampu kuning'.

Sebagaimana juga telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD beberapa hari lalu, bahwa menurut prediksi IMF dan World Bank, akan ada 66 negara yang ambruk ekonominya akibat perang dan krisis pangan.

"Menurut survei Bloomberg, tingkat risiko resesi Indonesia memang kecil, hanya 3 persen. Jauh lebih kecil dibandingkan berbagai negara besar dunia lainnya, seperti Amerika 40 persen, Selandia Baru 33 persen, Korea Selatan 25 persen, Jepang 25 persen, maupun China 20 persen. Namun antisipasi terhadap potensi krisis ekonomi global tetap perlu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga kita bisa mengantisipasi sejak dini berbagai kemungkinan yang terjadi," ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai gambaran, Amerika Serikat telah mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 9,1 persen pada Juni 2022, level tertinggi sejak 1980-an. Angka tersebut jauh di atas target inflasi di level 2 persen.

Selain kondisi internal di Amerika, ketidakpastian geopolitik global seperti masih berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina, hingga potensi munculnya ketegangan baru di Taiwan, juga berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

"Kondisi dunia yang semakin dihadapi perubahan iklim juga turut memperluas kebijakan proteksionisme, terutama di sektor pangan dan energi. Mengantisipasinya, kita harus segera mengintensifkan pertanian di dalam negeri sehingga tidak terlalu bergantung kepada impor. Misalnya, meningkatkan luas tanam sorgum di dalam negeri sebagai pengganti gandum ekspor," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, kita juga harus mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Proyeksi Energy Information Administration (EIA) pada awal April 2022 lalu memperkirakan harga minyak mentah Brent untuk keseluruhan di tahun 2022 bisa mencapai 98 dollar AS per barel, jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar USD 63 per barel.

Secara blak blakan di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan beban subsidi untuk BBM, Pertalite, solar, dan LPG sudah mencapai Rp 502 triliun.

"Jika kenaikan harga minyak dunia semakin tinggi, kemampuan fiskal kita yang sudah cukup terbatas untuk menyediakan tambahan subsidi guna meredam potensi inflasi, menjadi semakin berat. Mengantisipasinya, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan skema pemberian subsidi energi. Dari yang selama ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang," pungkas Bamsoet. (*)