TRIBUNNEWS.COM- Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengapresiasi sukses Indonesia mendapatkan kuota haji 100 persen pada musim haji tahun 1444 H. HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menghimbau Pemerintah Indonesia mengoptimalkan lobi untuk mendapatkan alokasi tambahan kuota haji 2023 bagi jamaah Indonesia. Dan menjaga biaya haji pada tingkat yang tidak berubah ekstrem dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa membebani calon jemaah Haji. Hidayat juga mengingatkan keberangkatan jamaah Haji 2023 dimulai sekitar awal Juni, sehingga idealnya upaya diplomasi dan penjajakan kontrak transportasi/akomodasi sudah dioptimalkan mulai bulan Januari ini.

“Saya turut bersyukur atas adanya informasi dari Menteri Agama RI bahwa Indonesia mendapat kuota haji 100% di tahun 2023. Namun, diplomasi maksimal ke pihak Kerajaan Arab Saudi harus terus dilakukan agar angka tersebut benar-benar bisa direalisasikan, bahkan bisa bertambah, mengingat panjangnya daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Seperti diketahui, sebelum pandemi Covid-19, kuota jamaah haji Indonesia adalah 221 ribu orang. Namun akibat Covid-19, keberangkatan jamaah non-Saudi sempat ditutup dan ketika dibuka di tahun 2022, Indonesia hanya mendapatkan kuota 100 ribu orang.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, dampak penghentian haji selama Covid-19, adalah terjadinya tambahan waktu tunggu keberangkatan bagi sekitar 5,2 juta jamaah tunggu. Di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, masa tunggu hingga 97 tahun. Sementara di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, jamaah menunggu kurang lebih 55 tahun.

“Karena itu Pemerintah harus meningkatkan upaya diplomasi sehingga mendapatkan kenaikan kuota, dan harus meningkatkan kapasitas birokrasi haji sehingga siap mengeksekusi jika Arab Saudi mengumumkan ada tambahan kuota haji bagi Jamaah Indonesia. Jangan sampai terulang seperti tahun 2022 di mana Arab Saudi mengumumkan ada tambahan 10.000 kuota Haji untuk Indonesia, namun Indonesia tidak siap menerimanya sehingga tambahan tersebut justru ditolak,” lanjutnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, ini mengingatkan, selain soal kuota, Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan biaya haji tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi tidak mengalami kenaikan signifikan apalagi secara mendadak yang bisa membebani calon jemaah haji. Ini sebagai evaluasi tahun 2022 di mana Arab Saudi tiba-tiba mengumumkan biaya Masya’ir dari 1.500 SAR menjadi 5.600 SAR. Serta untuk musim haji 2023 harga hotel di Mekkah dan Madinah sudah mulai melonjak tajam akibat tingginya okupansi.

HNW yang juga Anggota DPR RI F PKS, ini mendorong Menteri Agama RI untuk mengoptimalkan kehadirannya sebagai tamu utama Muktamar Haji Internasional 2023 dalam rangka memperjuangkan peningkatan kuota dan rasionalisasi biaya haji bagi calon jamaah haji dari Indonesia.

“Menteri Agama telah menyampaikan komitmen pada Rapat Kerja Komisi VIII soal evaluasi Haji 2022 (7/11) untuk memanfaatkan Muktamar Haji bagi sebesar-besarnya kemaslahatan jamaah haji. Serta meningkatkan fasilitas pelayanan dan perlindungan mereka selama penyelenggaraan haji nanti. Penting Menag berhasil sukses melaksanakan komitmen tersebut agar jamaah haji Indonesia yang telah menunggu puluhan tahun dapat dimudahkan dan diringankan dalam persiapan dan pelaksanaan haji tahun 2023. Bila jemaah terpuaskan dan tidak dikecewakan, maka doa-doa mereka sebagai haji yang mabrur dan maqbul tentu juga untuk Bangsa dan Negara Indonesia agar maju makmur, adil dan sejahtera”, pungkasnya.