TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo melakukan serah terima jabatan Sekretaris Jenderal MPR RI dari Maruf Cahyono kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Janedjri M. L Gaffar.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, memberhentikan dengan hormat Maruf Cahyono karena telah memasuki masa pensiun, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023.

"Kami seluruh Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Maruf Cahyono atas segala kinerja, prestasi dan dedikasi selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR dari tahun 2016-2023. Semoga setelah purna tugas dari MPR, Pak Maruf Cahyono dapat terus menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan menuturkan, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI kepada Janedjri M. L Gaffar. Saat ini Janedjri M. Gaffar masih tercatat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.

"Pimpinan MPR meminta agar Plt Sekretaris Jenderal MPR agar segera menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Jenderal MPR yang baru. Selain, mengisi jabatan-jabatan struktural yang masih kosong atau belum diisi oleh pejabat definitif melalui seleksi terbuka atau open bidding, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, menambahkan Pimpinan MPR RI berencana akan mengundang para pimpinan partai politik dalam forum silaturahmi kebangsaan sebelum Pemilu. Dalam forum silaturahmi kebangsaan tersebut akan dibahas tentang mewujudkan Pemilu damai dan bahagia, serta menolak kampanye hitam serta politik identitas.

"Kita berharap Pemilu 2024 bebas dari politik identitas dan kampanye hitam. Sebab, politik identitas sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita pernah merasakan itu dan residunya masih ada sampai hari ini. Ke depan kita harus bicara soal persaingan yang sehat. Siap bersaing dan siap bersanding, tanpa membawa isu-isu yang berpotensi memecah belah di antara sesama anak bangsa," pungkas Bamsoet. (*)